bakabar.com, JAKARTA - Kasus kematian Laskar FPI Front Pembela Islam (FPI) terus ditelusuri Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Mereka sudah merampungkan lebih 50 persen investigasi kasus tersebut.
“Proses investigasi masih berlanjut, kira-kira sudah melebihi 50 persen,” ujar Wakil Ketua Komnas HAM Amiruddin seperti dilansir Republika, Minggu (20/12).
Amiruddin mengatakan, Komnas HAM ingin segera merampungkan kasus ini. Karena itu, Komnas HAM tidak memerlukan tenggat waktu khusus untuk menyelesaikan investigasi kasus penembakan yang melibatkan personel kepolisian tersebut.
Apalagi, ia mengatakan, sejumlah saksi-saksi sudah diperiksa. Bahkan, Komnas HAM akan memanggil pihak keluarga almarhum jika diperlukan.
“Bisa saja (keluarga almarhum dipanggil), jika dibutuhkan nanti,” ungkap Amiruddin.
Terkait bukti rekaman CCTV pemantau Tol Jakarta-Cikampek dari Km 48 sampai Km 72 yang telah yang didapat dari Jasa Marga,
Amiruddin mengaku belum melihatnya. Karena itu, ia belum dapat memastikan apakah rekaman CCTV yang diberikan pihak Jasa Marga orisiginal atau sudah rusak.
Sebab sebelumnya, tersiar kabar bahwa CCTV di sekitar tempat kejadian penembakan anggota laskar FPI di ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek Kilometer 50 rusak. “Saya belum lihat langsung itu CCTV karena baru kembali dari luar kota,” kata Amiruddin.
Sebelumnya, Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Choirul Anam mengatakan Komnas HAM telah melakukan pemeriksaan langsung dan pengambilan keterangan di lokasi CCTV yang tidak berfungsi dengan maksimal saat kejadian. Menurut Anam, tim ditunjukkan, diterangkan, dan mendapatkan penjelasan langsung dari Jasa Marga dan petugas teknisnya terkait hal tersebut.
“Termasuk dipraktikkan bagaimana mereka memperlakukan objek tersebut. Komnas HAM RI berterima kasih kepada Jasa Marga beserta jajarannya atas keterbukaan dan kerja samanya,” terang Anam.
Karena itu, kata Anam, makin banyak puzzle yang terungkap, makin cepat terang pula peristiwa tersebut. Namun, Anam tetap masih berharap kepada masyarakat yang mengetahui, memilki, atau menguasai informasi atau hal apapun yang berkaitan dengan peristiwa tersebut dapat memberikannya kepada Komnas HAM.
