bakabar.com, BANJARMASIN – Hak mendapatkan jaminan kesehatan atau BPJS warga Kota Banjarmasin terancam dicabut jika menolak vaksinasi Covid-19.
"Bagi orang yang menolak diberikan vaksin, pencabutan hak BPJS ya," ujar Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin, Machli Riyadi, Rabu (3/3).
Aturan itu, menurut Machli,sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021 sebagai perubahan Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease.
Selain hak BPJS, dalam Pasal 13A, sebut dia, juga mengatur tentang pemberian sanksi denda.
“Aturan ini juga berlaku untuk warga Banjarmasin,” jelasnya.
Diberikan secara gratis, Machli berharap tak ada lagi warga yang menolak vaksinasi.
"Rugi sekali. Dulu kita pengen vaksin ini cepat dan sekarang sudah ada, masa kita menolak. Bahkan ada orang yang membayar berapa pun untuk divaksin," tegas Machli.
Lebih jauh, dirinya juga menjamin penanganan khusus bagi warga yang mengalami dampak negatif usai divaksin.
"Ditanggung oleh negara, jika dia sakit akibat dari pemberian vaksin," imbuhnya.
Vaksinasi di Banjarmasin masuk program tahap kedua. Targetnya, akhir April 2021 mendatang sudah rampung.
Sasaran vaksin tahap kedua itu adalah para warga lanjut usia, aparat TNI, Polri, pelayanan publik, pelaku usaha, guru hingga jurnalis.
"Akhir April harapannya semua sudah selesai," ucapnya.
Kendala sementara, Machli bilang adalah lonjakan kasus Covid-19.
Termasuk jumlah vaksin impor yang dinilai tak sebanding dengan sasaran vaksinasi.
Machli melaporkan tahap pertama hanya datang 7.500 vaksin. Pemkot Banjarmasin sudah meminta penambahan vial vaksin ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
"Secara tertulis untuk penambahan vaksin. Saya yakin Kemenkes sudah mengantisipasi dengan jumlah penduduk yang sudah banyak," pungkasnya.
