bakabar.com, JAKARTA – Undangan dari Presiden India Droupadi Murmu sebagai "Presiden Bharat" di KTT G20 memunculkan spekulasi tentang perubahan nama negara.
Melansir Times Now pada Selasa (5/9), pemerintahan yang dipimpin oleh Narendra Modi ini nampaknya akan mengusulkan perubahan nama resmi India menjadi 'Bharat' selama sidang khusus Parlemen yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 18-22 September.
Kepemimpinan Kongres juga telah mengonfirmasi bahwa undangan resmi untuk makan malam G20 yang dikeluarkan oleh Presiden India telah menggunakan nama 'Presiden Bharat' sebagai gantinya, bukan 'Presiden India' yang biasa digunakan.
“Jadi beritanya memang benar. Rashtrapati Bhawan telah mengirimkan undangan makan malam G20 pada 9 September atas nama 'Presiden Bharat', bukan 'Presiden India' yang biasa. Sekarang, Pasal 1 dalam Konstitusi bisa dibaca : “Bharat, yang tadinya India, akan menjadi Persatuan Negara-Negara.” Namun sekarang bahkan “Persatuan Negara” ini sedang diserang,” kata Jairam Ramesh, anggota Dewan Negara India, dalam sebuah postingan di X (sebelumnya Twitter).
Apakah pemerintah India akan mengganti nama negara secara resmi menjadi Bharat?
Bagi sebagian orang, kemunculan kontroversi ini dianggap memiliki makna tersirat. Kejadian ini terjadi hanya beberapa hari setelah pengumuman pemerintah mengenai penyelenggaraan sidang khusus parlemen yang berlangsung selama lima hari pada akhir bulan ini.
Hal ini telah memicu spekulasi bahwa perubahan nama dapat dibahas dan disahkan selama sesi tersebut, meskipun belum ada konfirmasi resmi terkait rencana tersebut.
Meskipun belum ada konfirmasi, anggota pemerintah dan anggota partai penguasa BJP telah mengusulkan agar nama 'Bharat' lebih diutamakan daripada 'India'.
Rashtriya Swayamsevak Sangh, organisasi ideologis utama dari BJP, selalu mendorong penggunaan nama 'Bharat' untuk merujuk pada negara ini.
Anggota parlemen BJP Rajya Sabha, Naresh Bansal, juga mengajukan usulan tersebut pada sesi monsun yang baru-baru ini berakhir di Majelis Tinggi, dengan mengatakan bahwa nama 'India' adalah simbol "perbudakan kolonial" dan "harus dihapus dari konstitusi".
“Inggris mengubah nama Bharat menjadi India. Berdasarkan Pasal 1, Konstitusi menyatakan: 'India, itu adalah Bharat'. Negara kita telah dikenal dengan nama 'Bharat' selama ribuan tahun, itu adalah nama kuno negara ini dan ditemukan dalam teks Sansekerta kuno.
Menurut tradisi, undangan yang dikeluarkan oleh lembaga konstitusi India selalu merujuk pada nama 'India' jika teksnya dalam bahasa Inggris, dan 'Bharat' jika dalam bahasa Hindi.
Namun, undangan untuk makan malam G20, yang ditulis dalam bahasa Inggris, menggunakan istilah 'Presiden Bharat' untuk merujuk kepada presiden Murmu.
Ketika pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi menekankan ideologi nasionalis Hindu dan mendorong peningkatan penggunaan bahasa Hindi, para kritik menganggap penggunaan nama 'Bharat' dalam undangan tersebut sebagai upaya untuk mengubahnya secara resmi.
Sejarah nama Bharat dan India
Kedua nama tersebut telah ada selama lebih dari dua ribu tahun. Meskipun beberapa pendukung nama Bharat berpendapat bahwa "India" diberikan oleh penjajah Inggris, para ahli sejarah menyatakan bahwa nama tersebut sudah eksis sejak berabad-abad sebelum masa penjajahan kolonial.
Bharat, nama yang lebih kuno, telah tercatat dalam kitab suci India kuno. Namun, beberapa pakar berpendapat bahwa nama Bharat lebih mengacu pada identitas sosial dan budaya daripada pada aspek geografis.
