bakabar.com, JAKARTA - Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menilai rencana impor 1 juta ton beras dari India merupakan pilihan yang tepat. Alasannya, kebijakan impor diperlukan sebagai tambahan stok pangan nasional saat El Nino dan gagalnya musim panen.
Saat ini, kata Khudori, realisasi impor beras sudah tidak semudah dulu. Hal itu dikarenakan negara-negara produsen beras, seperti Vietnam, Thailand dan India mulai menerapkan kebijakan pembatasan ekspor.
"Kalau benar seperti ini, tentu bagus sebagai jaga-jaga. Karena impor beras sejak tahun lalu terbukti tidak mudah, kata Khudori kepada bakabar.com, Selasa (11/7).
Bahkan Bulog yang diharapkan mampu melakukan impor, ternyata kewalahan untuk mewujudkan hal itu. "Beras datangnya bulan sekian. Kenyataannya mundur dari waktu yang ditargetkan," tegasnya.
Baca Juga: Antisipasi El Nino, Pemerintah Impor Beras 3 Juta Ton dari India
Sementara itu, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengungkapkan pemerintah masih mempertimbangkan untuk mengimpor 2 juta ton berasketika dibutuhkan.
Salah satu sumbernya berasal dari India. Kedua belah pihak dikabarkan sudah menandatangani memorandum of understanding (MoU) sebanyak 1 juta ton, namun hal itu masih sebatas kesepakatan bersama.
Menurut Khudori, rencana impor tersebut merupakan bentuk urgensi kontrak beli. Artinya, pembelian hanya didasarkan pada kondisi kritis, ketika stok pangan di dalam negeri memang berkurang.
"Kalau baca penjelasan Zulhas, ini semacam kontrak beli. Pembelian itu bisa dieksekusi dan berasnya dikirim ke Indonesia jika benar-benar butuh. Jika tidak, ya tidak direalisasikan," papar Khudori.
Baca Juga: Impor Beras, Bapanas: Hanya untuk Penuhi Stok Cadangan Pemerintah
Terpisah, Zulhas menegaskan bahwa pelaksanaan impor tersebut belum dilakukan. Ia lalu menyerahkan waktu pelaksanaan impor ke pihak Badan Urusan Logistik (Bulog).
"Kalau ratas pemerintah Bulog katakan perlu impor kami kasih dukung aja. Kita pendukung bukan diputuskan oleh Kemendag," ujar Zulhas saat berbincang dalam Economic Update, Selasa (11/7).
Sementara itu, dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (10/7), Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo diperintahkan untuk menggenjot produksi beras guna menjaga stok beras nasional menjelang fenomena El Nino atau musim cuaca abnormal yang diperkirakan terjadi pada kuartal III 2023.
“Yang jelas Pak Mentan diminta untuk menggenjot produksi. Jadi mumpung masih ada hujan, kemudian boleh tanam, sehingga 110 hari kemudian kita masih punya beras,” kata Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi di Istana, Senin (10/7).
Baca Juga: Kebijakan Impor Beras, Bapanas: Tidak Jatuhkan Harga di Tingkat Petani
Presiden Jokowi, kata Arief, juga memerintahkan Dirut Perum Bulog Budi Waseso untuk terus menyerap beras produksi petani. Pemerintah juga sudah mengamankan pengadaan beras dari impor sebanyak dua juta ton untuk 2023, namun baru terealisasi 500 ribu ton.
Adapun sepanjang Januari-Juli 2023, Bulog menyalurkan cadangan beras, antara lain, sekitar 639 ribu ton untuk bantuan pangan kepada 21 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan 600 ribu ton lainnya untuk melakukan stabilisasi pasokan dan harga pangan. Saat ini, cadangan beras pemerintah di Bulog berkisar di 600 ribu ton.
