bakabar.com, BANJARMSIN – Dinas Pekerjaan Umum dan Perumaahan Rakyat (PUPR) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terpaksa menunda pengerjaan sejumlah proyek infrastruktur tahun 2020.
Kepala Dinas PUPR Kalsel, Roy Rizali Anwar mengatakan, penundaan tersebut sejalan dengan relokasi anggaran dalam surat kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, sebanyak 50 persen, untuk menangani penyebaran virus corona (Covid-19).
“Memotong 50 persen dari Pagu, kalau PU paggunya Rp600 miliar lebih, di potong tinggal Rp300 miliar lebih. Kita sudah sampaikan Bappeda dan Bakeuda,” kata Roy.
Tidak hanya Pagu, Pemerintah Pusat juga menyetop anggaran pembangunan dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Totalnya Rp 102 miliar.
Akibatnya, sejumlah proyek yang mestinya di kerjakan tahun ini tertunda.
Beberapa pembangunan yang di tunda itu antara lain adalah Jembatan Mali-Mali di Jalan Mataraman Sungai Ulin.
Kemudian Jalan Anjir Pasar-Marabahan, Jalan Tanjung, Muara Uya, Irigasi Kinarum.
“Pembangunan mengunakan DAK yang mau tidak mau kita terpaksa hentikan prosesnya,” sambung Roy saat rapat LKPj tahun anggatan 2019 dengan Anggota Komisi III DPRD Kalsel.
Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Sahrujani mengatakan refokusing anggaran tentu berdampak serius pada pembanguan insftastuktur.
Hal itu tidak menutup kemungkinan akan memunculkan permasalahan.
Untungnya dari PUPR sendiri sudah menemukan jalan tengah untuk permasalahan itu.
“Tadi ada solusi, kita akan bicarakan secara aturan. Bahwa pekerjaan semi multiyears, artinya kalau bisa pekerjaan di selesaikan 2020 dan sisa pembayaran 2021,” katanya.
Jika solusi itu dibolehkan secara aturan, dewan akan menyetujui hal itu dan pihaknya pun mengapresiasi para kontraktor yang mau menjalankan sistem itu.
Memperkuat hasil rekomendasi, Komisi III berencana akan meninjau beberapa lokasi proyek.
Reporter: Rizal Khalqi
Editor: Ahmad Zainal Muttaqin
