bakabar.com, BANJARMASIN - Wali Kota Banjarmasin, H Ibnu Sina bersama dengan anggota Dewan BPJS Kesehatan, Regina Maria Wiwieng Handayaningsih, melakukan kunjungan ke Mal Pelayanan Publik (MPP) Banjarmasin, Kamis (25/7/2024).
Kegiatan ini dalam rangka peringatan ulang tahun ke-56 BPJS Kesehatan dan satu dekade Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Ibnu menyambut baik kehadiran Dewan BPJS Kesehatan di kota Banjarmasin.
“Selamat ulang tahun untuk BPJS Kesehatan yang ke-56 dan JKN. Lompatan luar biasa sudah kita rasakan bersama. Terima kasih atas kehadiran Ibu Dewas di Kota Banjarmasin sekaligus meninjau Mal Pelayanan Publik Baiman Banjarmasin," ucapnya.
Ia berharap dengan adanya Mal Pelayanan Publik ini, layanan BPJS dapat lebih dekat dengan masyarakat dan mendukung transformasi digital yang sedang berjalan.
Ibnu Sina juga menyampaikan pentingnya sosialisasi dan edukasi mengenai Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk mempercepat akses layanan.
"Tingkat kepesertaan UHC (Universal Health Coverage) diharapkan bisa mencapai 98% tahun ini, meskipun membutuhkan anggaran besar sekitar 30 Milyar. Namun, itu adalah kewajiban pemerintah untuk memastikan seluruh warga mendapatkan layanan kesehatan yang memadai," tuturnya.
D isisi lain, Dewan Anggota BPJS Kesehatan, Regina Maria Wiwieng menyampaikan apresiasinya atas dukungan yang diberikan oleh Wali Kota Banjarmasin.
“Alhamdulillah, kami senang sekali BPJS Kesehatan mendapatkan dukungan luar biasa dari Pak Walikota yang telah memfasilitasi Mal Pelayanan Publik di Banjarmasin. Ini mempermudah para peserta Jaminan Kesehatan Nasional untuk mengakses layanan BPJS Kesehatan," ujarnya.
Wiwien juga menambahkan bahwa fasilitas ini memungkinkan masyarakat mendapatkan pelayanan BPJS tanpa perlu mengunjungi kantor BPJS yang mungkin lokasinya jauh.
Wiwien menjelaskan bahwa kunjungan mereka ke Banjarmasin juga untuk memperingati ulang tahun BPJS Kesehatan yang ke-56 dan satu dekade JKN.
“Selama sepuluh tahun JKN diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, kami berkomitmen memberikan layanan terbaik melalui Transformasi Mutu Layanan. Kerjasama dengan pemerintah daerah, seperti melalui Mal Pelayanan Publik ini, adalah salah satu langkah untuk mempermudah akses layanan bagi peserta JKN," tambahnya.
Regina Maria Wiwieng menambahkan bahwa BPJS Kesehatan sedang menunggu hasil evaluasi dari Kementerian Kesehatan terkait kebijakan tanpa kelas yang akan ditetapkan pada Juli 2025. "Kami menunggu kebijakan dari pemerintah dan akan melaksanakan peraturan yang ditetapkan. Jadi, kita tunggu saja hasil evaluasinya," jelasnya.
Dengan adanya fasilitas baru di Mal Pelayanan Publik Banjarmasin, diharapkan masyarakat dapat merasakan kemudahan akses dan pelayanan yang lebih baik dari BPJS Kesehatan.
Kunjungan ini sekaligus menandai dukungan kuat pemerintah kota terhadap layanan BPJS Kesehatan yang lebih terjangkau dan mudah diakses oleh masyarakat.
