bakabar.com, BANJARMASIN – Aksi simbolik bertajuk “Menagih Janji Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin” digelar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Cabang Banjarmasin di bawah Jalan Layang Ahmad Yani Kilometer 3,5.
Aksi ini menjadi bentuk evaluasi terbuka atas satu tahun kepemimpinan Wali Kota Muhammad Yamin HR dan Wakil Wali Kota Ananda.
Dalam aksi tersebut, massa menilai selama satu tahun kepemimpinan keduanya belum menunjukkan perubahan signifikan di sejumlah sektor. Kritik disuarakan melalui berbagai tuntutan yang menyoroti persoalan lingkungan, pendidikan, hingga pelayanan publik.
Ketua Umum HMI Komisariat Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Cabang Banjarmasin, Muhammad Iqbal, menyampaikan tiga poin utama tuntutan, yakni lingkungan bersih dan berkelanjutan, sumber daya manusia yang cerdas, serta pelayanan publik yang transparan dan berkeadilan.
Sorotan tajam juga diarahkan pada pengelolaan retribusi, khususnya layanan air bersih.
“Kami menuntut transparansi retribusi yang telah dibayar masyarakat melalui PAM Bandarmasih. Berdasarkan data yang kami dapat, dalam satu bulan itu berkisar Rp1,2 miliar hingga Rp14 miliar,” ujarnya.
Iqbal menilai besarnya retribusi tersebut belum sejalan dengan optimalnya penanganan sampah, terutama di tengah pembatasan pembuangan di TPA Banjarbakula, serta belum maksimalnya program pemilahan sampah.
“Kami mendesak percepatan realisasi program kerja, agar edukasi lanjutan berjalan hingga pemilahan sampah dapat optimal, termasuk penyediaan fasilitas pemilahan yang dekat dengan masyarakat,” tambahnya.
Selain itu, massa juga menyoroti pelayanan publik yang dinilai belum sepenuhnya transparan dan berkeadilan. Mereka mendorong pemerintah kota mengembangkan layanan berbasis digital, terutama dalam hal keterbukaan anggaran dan program kerja.
Di sektor pendidikan, perhatian diarahkan pada kesenjangan infrastruktur dan fasilitas, khususnya antara sekolah negeri dan swasta serta wilayah pinggiran kota. Kondisi tersebut dinilai masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu segera dituntaskan.
Salah satu peserta aksi, M. Fikri Ridhani, mengungkapkan pengalamannya saat menjalani program magang di sekolah pinggiran yang minim sarana dan prasarana. Hal itu menjadi gambaran bahwa pemerataan kualitas pendidikan di Banjarmasin belum sepenuhnya terwujud.
