bakabar.com, TANAH BUMBU - Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Tanah Bumbu Cabang Banjarmasin, Moch Noer Abrianto menyesalkan kerusakan dan longsornya jalan nasional KM 171, Kecamatan Satui, Tanah Bumbu, Kalsel akibat aktivitas pertambangan.
Lalu ia menagih pertanggungjawaban dari pemerintah pusat dan daerah untuk menuntaskan masalah di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.
Bahkan ia yang juga merupakan putra daerah Tanah Bumbu menanggung malu karena jalan nasional yang rusak, yang diperparah dengan sikap pemerintah pusat dan daerah saling mempersalahkan satu sama lain.
Baca Juga: Tragedi Longsor 171 Satui, Kementerian Buka Opsi Baru!
"Saya selaku warga Tanah Bumbu ikut malu terhadap permasalahan ini, karena Tanah Bumbu selalu disebut sebagai jalan yang paling banyak rusak ditambah kejadian longsornya KM 171 akibat aktivitas pertambangan itu, entah siapa yang salah?," kata Abrianto, Rabu (8/3).
"Alangkah baiknya hari ini kita mendesak siapa yang harus menyelesaikan ini, karena sampai hari ini pihak terkait saling melempar tanggung jawab dan seakan tidak mau ada yang disalahkan. Dari bupati Tanah Bumbu sudah menyampaikan bahwa hal ini bukan kewenangan daerah melainkan kewenangan pusat (Pusat Balai Jalan Nasional)," lanjut dia.
Untuk itu, ia berharap pemerintah pusat dan daerah berkoordinasi untuk memetakan solusi strategis dalam menuntaskan masalah peluk.
"Harapannya kepada pusat balai jalan nasional agar kiranya memberikan tanggapan jelas dan eksekusi yang pasti terhadap permasalahan jalan ini, karena ini menyangkut kepentingan banyak orang," jelasnya.
Baca Juga: Mau ke Tabalong, Pak Jokowi Tengok 'Indahnya' Longsor 171 Dong!
Hal senada juga diungkapkan Ketua Bidang Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Pemuda (PTKP) HMI Cabang Banjarmasin, Muhammad Reza Adha menilai bahwa kerusakan jalan nasional bukan hanya tak diperhatikan pemerintah, tetapi diabaikan begitu saja.
Ia menambahkan bahwa masyarakat mengeluhkan sejumlah problematika yang mengemuka terkait jalan nasional di kecamatan Satui, Tanbu, Kalimantan Selatan.
"Saya selaku orang Tanah Bumbu asli dan bermukim berdekatan dengan jalan longsor itu sangat terpukul dan sangat merasa diabaikan oleh pemerintah, khususnya pemerintah Tanah Bumbu dan Pusat balai jalan nasional, jangan karena kami berada pada daerah ujung yang hanya dimanfaat kan hasil tambangnya lalu soal pembangunan diabaikan," ungkap Reza.
"Kalau penanganan yang lambat seperti ini artinya patut dipertanyakan pihak pusat balai jalan nasional atas kinerjanya. Banyak keluhan masyarakat apalagi keluhan para sopir karena akses jalan alternatif yang tidak mumpuni rusak dan berlubang," sambung dia.
Baca Juga: Ditagih Mahasiswa soal Km 171 Satui, Legislator Kalsel: Tunggu DED dari PUPR!
Ia menjelaskan bahwa jalan nasional KM 171 yang longsor mengganggu tatanan kota yang bakal terlihat kumuh dan tidak terawat. Terutama dalam akses jalan yang menjadi penghubung distribusi maupun ruang gerak masyarakat.
"Longsor ini sangat mengganggu tatanan daerah sehingga KM 171 ini terlihat kumuh dan tidak tertata karena permasalahan ini. Harapan saya segera lah pihak terkait bergerak selesaikan dan lakukan perbaikan jalan agar akses masyarakat mudah, karena soal jalan nasional ini menyangkut kepentingan umat dan bangsa yang berlalu lalang," imbuh dia.
Di sisi lain, sopir truk yang melintasi jalan nasional KM 171, Supardi mengungkapkan terpaksa mencari jalan memutar agar menghindari risiko karena membawa muatan berat.
"Ya mau gimana lagi, walaupun kami harus jauh memutar setidaknya kami tetap bisa melintas walaupun risikonya cukup tinggi, karena kami sebagai supir truk yang sering membawa angkutan berat, takutnya dengan kondisi jalan seperti itu menimbulkan berat tidak seimbang hingga terbalik," kata Supardi.
Baca Juga: Kementerian PUPR Akhirnya Bicara Perbaikan Jalan Nasional Km 171 Tanah Bumbu
"Ya harapan kami kepada balai jalan nasional atau pihak terkait agar kiranya cepat lah untuk menyelesaikan permasalahan ini," pungkasnya.
