bakabar.com, KOTABARU – Para petani serentak melakukan aksi damai, tak terkecuali di Kotabaru, Kalsel.
Di Bumi Sa Ijaan, petani dari berbagai kecamatan turun ke jalan berkenaan dengan turunnya harga tandan buah segar sawit (TBS) petani mandiri.
Penolakan pabrik kelapa sawit, juga mahalnya harga pupuk, hingga beredar pupuk palsu juga keras disuarakan petani dalam aksi di depan kantor Bupati, Selasa (17/5).
Hal tersebut disebut merupakan imbas dari kebijakan ihwal larangan ekspor CPO dan turunannya sebagai bahan baku minyak goreng oleh pemerintah.
Orasi aksi tidak berlangsung lama, para perwakilan petani sawit mandiri, lantas disambut, dan diajak duduk bersama oleh Sekda Kotabaru, Said Akhmad, Ketua DPRD Kotabaru, Syairi Mukhlis, Kabag Ops, Kompol Agus Rusdi Sukandar, serta dinas pertanian setempat.
Dalam pertemuan, beragam persoalan disuarakan para petani sawit mandiri di bawah komando DPD asosiasi petani kelapa sawit Indonesia (APKASINDO) Kotabaru.
Al hasil, didapat beberapa poin kesepakatan antara APKASINDO, dengan pemerintah daerah yang dituangkan dalam berita acara, untuk selanjutnya disampaikan ke Gubernur Kalsel.
Said Akhmad mengatakan telah dihimpun, dan buat kesepakatan terkait aspirasi yang menjadi keluhan masyarakat petani sawit di Kotabaru.
“Intinya, kami dari pemerintah daerah akan menindaklanjuti apa yang menjadi keluhan petani. Utamanya, soal anjloknya harga sawit,” katanya.
Hari ini kata Said, telah ada beberapa poin kesepakatan, dan akan disampaikan ke Gubernur Kalsel, sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat.
“Tadi kami sudah sepakat bersama APKASINDO. Paoinnya ada beberapa tadi. Silakan nanti dilihat bersama,” ujar Sekda.
Syairi Mukhlis menambahkan, berkenaan dengan larangan ekspor bahan baku minyak goreng berimbas pada turunnya harga TBS petani mandiri Kotabaru.
Akibatnya, para petani sawit langsung yang dirugikan atas penurunan harga TBS tersebut. Sehingga, pemerintah daerah akan melindungi, dan mengakomodir apa yang disuarakan petani sawit.
“Hari ini, semua persoalan sudah disampaikan petani sawit, dan sudah pula didapat kesepakatan untuk disampaikan ke Gubernur Kalsel,” ujar Syairi, dijumpai wartawan.
Koordinator aksi, Khairul Sani, menyampaikan apresiasi kepada atas diterimanya aspirasi berkenaan dengan anjloknya harga TBS.
“Apa yang menjadi tuntutan kami sudah disampaikan, dan telah ada kesepakan. Semoga apa yang kami lakukan membuahkan hasil sesuai harapan para petani,” tandasnya.
Sementara, sejumlah poin yang tertuang dalam kesepakatan itu ialah, moratorium larangan ekspor CPO dan turunannya dicabut, PKS di Kotabaru wajib menerima buah sawit swadaya, penegak hukum diminta mengusut tuntas PKS yang menurunkan harga sebelum larangan ekspor diberlakukan.
Tuntutan lainnya, revisi Permentan No 1, tahun 2018 tentang penetapan harga TBS, agar tidak ada diskriminasi harga antara harga sawit petani, dengan mitra PKS.
Akasi damai petani sawit ini, spontan mendapatkan pengamanan ketat oleh petugas kemanan dari Polres Kotabaru.
