bakabar.com, JAKARTA - Pemerintah resmi menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi seperti Pertalite subsidi yang sebelumnya berharga Rp7.650 per liter mengalami kenaikan menjadi Rp10.000 per liter.
Adapun Solar subsidi yang sebelumnya berharga Rp5.150 per liter mengalami kenaikan menjadi Rp6.800 per liter. Selain kedua jenis BBM bersubsidi tersebut, Pertamax non subsidi juga mengalami kenaikan, dari harga yang sebelumnya Rp12.500 per liter mengalami kenaikan menjadi Rp14.500 per liter.
"Ini berlaku satu jam sejak diumumkannya satu jam sejak diumumkannya penyesuaian harga ini dan belaku pada pukul 14.30 WIB," kata Menteri Energi Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif, dalam siaran daring di Kanal Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (3/9/2022).
Presiden Joko Widodo dalam kesempatan yang sama juga menambahkan penyesuaian harga BBM tersebut tidak dapat dihindari, meski pemerintah sudah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia.
Jokowi mengungkapkan keinginannya agar harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi melalui APBN. Namun, anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah mengalami peningkatan sebesar 3 kali lipat dari alokasi dana yang dianggarkan, dari Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun. Jumlah tersebut diprediksi akan terus meningkat.
"Lagi lebih dari 70 persen subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu yaitu pemilik mobil pribadi," ungkapnya.
Temuan konsumsi BBM bersubsidi digunakan kelompok masyarakat mampu disayangkan Jokowi. Mestinya, uang negara harus diprioritaskan dengan memberikan subsidi kepada kelompok masyarakat yang kurang mampu.
"Ini pilihan terakhir dari pemerintah yaitu mengalihkan subsidi BBM. Sehingga hari beberapa jenis BBM yang mendapatkan subsidi akan mengalami penyesuaian," katanya.
Ke depan, sebagian subsidi yang disediakan pemerintah akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran seperti Bantuan Langsung Tunai (BBM) sebesar Rp12,4 triliun yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga tidak mampu. Adapun jumlah subsidi BLT yang diberikan sebesar Rp150 ribu per bulan dan mulai diberikan sejak September selama 4 bulan.
Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan anggaran sebesar Rp9,6 triliun yang akan disalurkan ke sebanyak 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan, dengan bantuan subsidi upah yang diberikan sebesar Rp600.000
Jokowi juga mengungkapkan telah memerintahkan pemerintah daerah untuk menggunakan 2 persen dana Dana Transfer Umum sebesar Rp2,17 triliun untuk bantuan yang diberikan kepada angkutan umum, ojek online, dan nelayan.
"Pemerintah berkomitmen agar penggunaan subsidi yang menggunakan uang rakyat harus tepat sasaran. Subsidi harus lebih menguntungkan masyarakat yang kurang mampu," pungkasnya.
