bakabar.com, BANJARMASIN – Habib Abdurahman Bahasyim menyesalkan keputusan Presiden Jokowi terkait kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
“Kemarin senator Kalimantan sudah menyodorkan nama Mahyudin,” ujar Habib Banua, Jumat (11/3) kepada media ini.
Sama seperti Habib Banua, Mahyudin adalah anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Di Senayan, pria asal Kutai Timur ini sekarang menjabat wakil ketua DPD.
Di level daerah, jebolan Fakultas Teknik Sipil Universitas Lambung Mangkurat itu juga sempat menjabat sebagai anggota DPRD Kutim. Kemudian, wakil bupati Kutai Timur mendampingi Isran Noor, Gubernur Kaltim saat ini. Sebelum akhirnya menjadi wakil ketua MPR RI 2014-2019.
Sekalipun nama kepala Badan Otorita IKN Nusantara telah diputuskan, Habib Banua berharap Presiden Jokowi dapat mempertimbangkan putra daerah masuk dalam pengurusan.
“Sejak awal saya katakan bahwa pemerintah pusat seharusnya menjamin peningkatan kualitas SDM asli Kalimantan, dengan peningkatan kualitas pendidikan dan beasiswa yang lebih banyak untuk putra daerah, kalau tidak SDM kita tidak siap bersaing,” ujar senator asal Kalsel ini.
Lantas, saat ini apa yang paling mungkin dilakukan agar ada putra daerah masuk dalam pengurus Badan Otorita? Suara senator maupun legislator asal Kalimantan di Senayan, kata dia, tentu saja tak cukup.
“Semua elemen masyarakat menyuarakan secara masif agar menjadi perhatian pemerintahan pusat,” ujarnya.
Janggal Skandal BLBI, Habib Banua: Pansus Dalami Dugaan Rekayasa Aset BCA
Sebelumnya, kelompok milenial di Kaltim bersuara mengenai keputusan Presiden Jokowi terkait kepala Badan Otorita IKN Nusantara.
Meskipun menjadi hak istimewa dari kepala negara, sejumlah pemuda Kaltim tetap berharap orang daerah tetap dilibatkan dalam kepengurusan badan otorita tersebut.
Sebagai informasi, Jokowi sudah melantik Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN, dan sebagai wakilnya adalah Dhony Rahajoe.
Warga Samarinda, Yoyok Sudarmanto, menilai keputusan presiden membuktikan jika pemerintah saat ini masih sentralistik. Dengan kata lain, pemerintah pusat belum memberikan kesempatan bagi putra/putri daerah untuk mengisi posisi penggawa di badan otorita.
“Seharusnya ada afirmasi dari pemerintah jika warga Kaltim juga punya kualitas, tapi nyatanya tidak demikian,” ujarnya dilansir CNNIndonesia.com, Kamis (10/3) siang.
Sementara itu Eko Supriyadi mengatakan dalam UU IKN yang diundangkan pada 15 Februari 2022, memang mewajibkan warga lokal atau masyarakat sekitar dilibatkan dalam pembangunan ibu kota negara nanti. Dan itu keputusan logis, sebab warga Kaltim juga punya kualitas.
“Penunjukan kepala badan otorita memang hak prerogatif presiden. Yang penting kami sudah mengusulkan putra/putri daerah. Agak kecewa sebenarnya, tapi kami tetap menghormati keputusan Pak Presiden,” ujar Eko Supriyadi.
Intinya yang paham mengenai permasalahan di daerah itu orang lokal, bukan pusat.
“Jadi jangan orang pusat semua di badan otorita, daerah juga dilibatkan sehingga bebas dari kepentingan politik,” katanya.
Sementara itu pemuda dari Kutai Kartanegara (Kukar) Sapri Maulana berharap ketika penggawa badan otorita sudah terpilih, jangan diam saja. Sebaiknya, kata dia, langsung bekerja menyusun beleid turunan pemindahan IKN Nusantara dari Jakarta ke Kaltim.
“Harus terlihat progresnya,” tutur alumnus Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman tersebut.
Dia juga meminta, janji pemerintah untuk menjaga lingkungan harus ditunaikan, karena konsep pembangunan IKN Nusantara memang ramah dengan lingkungan.
Bahkan presiden sendiri sudah menegaskan, kendaraan yang boleh digunakan di ibu kota nanti tak lagi menggunakan BBM.
“Satu lagi, dalam kepengurusan badan otorita warga Kaltim juga harus dilibatkan,” ucapnya.
Setali tiga uang, mantan ketua Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Zakarias Demondaton juga menyatakan hal senada. Menurutnya, bukan masalah siapa yang memimpin badan otorita.
Dia juga yakin pilihan Presiden Jokowi itu pasti memiliki kualitas dan kompetensi memimpin badan otorita. Kendati begitu, yang patut digarisbawahi ialah saat proses pembangunan IKN nanti, masyarakat lokal, budaya dan lingkungan jangan sampai dilupakan.
“Tapi, lebih baik lagi dalam struktur kepengurusan juga badan otorita, warga Kaltim dilibatkan. Selain lebih memahami daerah, langkah ini menjadi salah satu cara meminimalisasi konflik,” katanya.
