bakabar.com, JAKARTA - Partai Golkar saat ini belum melabuhkan dukungannya kepada salah satu capres yang telah di pilih masing-masing koalisi menuju kontestasi pipres 2024.
Sebagai salah satu partai besar, suara Golkar tentu akan sangat berpengaruh untuk mengkerek perolehan salah satu capres yang diusung. Terkait hal itu, Golkar masih tetap mempelajari dinamika yang berkembang. Namun mereka akan tetap ada di kubuh pemerintah.
Hal itu diungkap Wakil Ketua Umum Golkar Erwin Aksa. Ia mengatakan bahwa arah politik partai berlambang pohon beringin itu akan selalu berada di pemerintahan.
"Yang jelas buat Partai Golkar melihat momentum politik yang tepat. Golkar kan selalu dalam pemerintahan, mau kalah juga selalu diajak dalam pemerintahan," kata Erwin di Jakarta, Kamis (20/7) malam.
Baca Juga: PKS Harap Golkar Jadi Koalisi Perubahan
Golkar saat ini, lanjutnya, masih menunggu momentum yang tepat untuk bergabung dengan partai politik maupun koalisi dalam menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Adapun momentum yang tepat itu tidak lagi soal elektabilitas dan cawapres.
"Kalau pilpres kan sudah ada tiga yang tertinggi ya. Kalau wakil presiden (wapres) yang saya katakan, tidak menjadi faktor yang penting, karena tidak bisa ada wapres yang mengatakan ini, kemudian jadi wapres-nya dan kemudian pasangan ini bisa 51 persen," imbuhnya.
Untuk itu, momentum tersebut akan berkaitan dengan kepentingan terbaik yang bisa didapat oleh Golkar dalam koalisi dengan partai yang tepat yang tentu menguntungkan.
"Kami tunggu momentum yang tepat di mana Partai Golkar bisa mendapatkan yang namanya politik ya, pasti kepentingan. Mendapatkan kepentingan terbaik bagi Partai Golkar," bebernya
Baca Juga: Pengamat: Tak Dapat Restu Jokowi, Golkar Sulit Merapat Dukung Anies!
Ia juga mengungkapkan Golkar masih terus melakukan pertemuan strategis dengan partai politik lainnya. Kendati demikian, pertemuan strategis itu tak perlu dipublikasikan.
Saat disinggung terkait Dewan Pakar Partai Golkar yang merekomendasikan agar Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan cawapres-nya dapat dideklarasikan sebelum bulan Agustus berakhir. Erwin menjelaskan rekomendasi bukan berarti dieksekusi.
"Partai Golkar tidak ada pemiliknya, kita berlandaskan anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai sehingga kita harus mengikuti peraturan yang ada di Partai Golkar. Ada anggaran partai ada peraturan organisasi," pungkasnya.
