bakabar.com, BANJARMASIN – Massa aksi di depan gedung DPRD Kalimantan Selatan menyebut Presiden Joko Widodo gagal memenuhi hak rakyat khususnya kesehatan.
“Presiden kita gagal memaknai hak serta tuntutan rakyat,” ucap salah satu orator, Yoeyoen Indharto, dalam demonstrasi #BPJSMemanggil di depan DPRD Kalsel, Kamis (28/11) siang.
Kata mereka, defisit anggaran BPJS merupakan bukti ketidakmampuan manajemen BPJS Kesehatan dan tentunya pemerintah dalam mengelola penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Kenaikan iuran peserta mandiri dapat dipastikan menjadi beban dan memberatkan rakyat, apalagi naiknya 100 persen,” jelas dia.
Saat ini, kata dia, masih banyak penyelewengan anggaran oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, seperti rumah sakit ataupun oknum dokter nakal.
“Oleh karena itu, tidak seharusnya kegagalan direksi itu dibebankan kepada rakyat dengan menaikkan iuran,” ujarnya.
Rakyat, kata dia, seperti sudah jatuh, tertimpa tangga. Masyarakat justru dibebani dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
Padahal secara prinsip, kesehatan adalah tanggung-jawab negara.
Tak cuma menyoal Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan, mereka juga menyoal keberadaan PP No 78 tahun 2015 yang sangat merugikan kaum pekerja.
Dalam beleid itu, kenaikan upah menurut mereka sudah tidak lagi lewat perundingan, melainkan penetapan secara nasional.
“Hanya mengacu inflasi dan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan pekerjaa hanya angan-angan belaka,” jelas dia.
Massa aksi juga meminta pemerintah segera turun tangan atas penyelesaian kasus ketenagakerjaan di PT Barito Murni Sakti Chemical di Batola dan PT Kalimantan Agung di Tanah Laut.
Sebelumnya, ratusan massa aksi menggeruduk kantor DPRD Kalsel, Kamis (28/11) siang. Mereka umumnya mahasiswa dan buruh.
Pantauan bakabar.com, massa gabungan menggelar aksi di depan halaman kantor DPRD Kalimantan Selatan.
Sampai berita ini selesai diketik, penyampaian aspirasi masih berlangsung.
Baca Juga: Ratusan Buruh dan Mahasiswa Geruduk DPRD Kalsel
Baca Juga: Alasan AMPG Dukung Koalisi Hj Ananda dan Ibnu Sina
Reporter: Riyad Dafhi R
Editor: Fariz Fadhillah
