bakabar.com, BANJARBARU - Aliansi Mahasiswa BEM Kalsel menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru, Kamis (20/10).
Aksi itu berlangsung sejak pukul 14.00 hingga 16.40 Wita. Dalam aksinya, para mahasiswa menyampaikan empat tuntutan.
Pertama, isu lingkungan. Maraknya aktivitas tambang batu bara di Meratus, Hulu Sungai Tengah dan longsornya jalan nasional 171 Satui, Tanah Bumbu, memang menjadi sorotan belakangan ini.
Kedua, terkait kesehatan, yakni soal stunting di Kalsel yang angkanya masih tinggi. Ketiga, isu pendidikan. Terakhir tentang kenaikan harga BBM.
"Semuanya kami minta segara dituntaskan," papar Koordinator unjuk rasa Aliansi Mahasiswa, Yogi Ilmawan.
Sayangnya para mahasiswa gagal bertemu Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor. "Padahal kami sudah bersurat beberapa hari ke belakang," katanya.
"Kami akan turun lagi dengan massa yang lebih besar. Kami akan terus kejar Gubernur Kalsel agar bisa duduk bersama dalam menyampaikan aspirasi ini dan meminta gubernur segera menuntaskan empat isu ini," tambahnya.
Hanya ada beberapa pejabat Pemprov Kalsel yang terlihat. Di antaranya Asisten I Bidang Pemerintahan Kesra Setdaprov Kalsel, Nurul Fajar Desira, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalsel, Hanifah Dwi Nirwana dan Kepala Dinas Kesehatan, dr. Diauddin.
Nurul Fajar mengaku isu yang disampaikan para mahasiswa telah diinventarisir sejak tiga tahun ke belakang.
"Kami sudah melakukan sejumlah upaya. Penertiban tambang yang bermasalah," ujar Fajar.
Sebelumnya, kata dia, izin tambang itu ada di pemerintah pusat, lalu berpindah ke kabupaten/kota. Kemudian pada 2017 bergeser lagi ke Pemprov.
"Maka Pemprov mengambil langkah-langkah penertiban tambang. Dari 1.000 izin pertambangan sejak 2017 hingga sekarang, sudah ada 600 izin tambang yang dicabut karena bermasalah," papar Fajar.
Pihaknya juga mengaku persoalan reklamasi lubang tambang menjadi persoalan. Namun, pihaknya terus menagih reklamasi kepada sejumlah perusahaan tambang batu bara di Kalsel.
Untuk persoalan lahan kritis, Fajar membeberkan pemprov memilik yang digagas Gubernur Kalsel untuk menanganinya.
Intinya, ujar Fajar, semua tuntutan atau aspirasi yang disampakan aksi massa akan diteruskan ke Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor.
