BKKBN Kalsel

Gelar Forum Sinkronisasi, BKKBN Kalsel Bahas Anggaran DAK

apahabar.com, BANJARMASIN – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kalimantan Selatan menggelar forum sinkronisasi perencanaan…

Featured-Image
BKKBN Kalsel menggelar forum sinkronisasi perencanaan program dan anggaran DAK bidang KB kabupaten/kota di Hotel Best Western. Foto-apahabar.com/Musnita Sari

bakabar.com, BANJARMASIN – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kalimantan Selatan menggelar forum sinkronisasi perencanaan program dan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang KB kabupaten/kota di Hotel Best Western.

Acara yang digelar pada 18 sampai 19 November 2019 bertujuan untuk menyukseskan pelaksanaan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) 2019.

Tujuan lainnya yakni untuk memperhatikan arah kebijakan yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019, Target atau sasaran Renstra BKKBN 2019, serta berbagai isu strategis yang berkembang saat ini.

Diantaranya bentuk upaya penguatan Program KKBPK di lapangan adalah melalui DAK Sub Bidang KB.

DAK merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN, kemudian dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

''DAK ini adalah sumber pembiayaan yang cukup besar untuk program KKBPK, karena rata-rata setiap Kabupaten/kota mendapat alokasi antara Rp 4 sampai Rp 5 miliar,” ungkap Sekretaris Utama BKKBN Pusat, Nofrijal.

Ada dua kategori perhitungan, penyusunan dan perencanaan yaitu berdasar kategori fisik dan non fisik.

''Non fisik baru tiga tahun terakhir berupa kegiatan-kegiatan. Tapi jumlahnya sangat besar dari Rp 2,6 triliun dana DAK BKKBN, Rp 2 triliun untuk non fisik,'' sebutnya

Dipaparkannya, tiga kegiatan utama yaitu pertama untuk biaya operasional balai penyuluhan yang rata-rata Rp 6 juta sampai Rp 7 juta per bulan. Ke dua, dana operasional yaitu kegiatan di kampung KB antara Rp 95 juta sampai Rp 115 juta per tahun. Ke tiga, dana insentif atau penggerakan program KB di desa rata-rata Rp 600 ribu per bulan yang diberikan kepada para kader KB.

''5 program itu yang ada di DAK, tapi belum berefek terhadap hasil kerja. Makanya pertemuan ini untuk mendapat solusi,'' ungkap dia.

Baca Juga: BKKBN Kalsel Kembangkan Kampung KB Lewat Advokasi Program KKBPK

Baca Juga:Hadapi Bonus Demografi, BKKBN Kalsel Bekali Remaja

Reporter: Musnita Sari
Editor: Puja Mandela



Komentar
Banner
Banner