bakabar.com, JAKARTA - Calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo meminta politik pangan jangan diliberalisasi, sehingga Indonesia dapat mengatur pangannya secara mandiri.
“Kembalikan Bulog (Badan Urusan Logistik-red) pada fungsi awal, negara mengatur stoknya termasuk harganya. Sehingga, kalau dari sisi hulunya produktivitasnya mesti disiapkan betul, itu artinya modernisasi pertanian,” kata Ganjar dalam kampenyenya di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Jumat (19/1).
Selain itu, data petani juga harus valid agar bantuan dan segala macam pelatihan yang diberikan kepada petani sesuai dengan data, mulai dari berapa jumlah petani, total penerima pupuk subsidi, hingga luas tanahnya.
Baca Juga: Cak Imin Umbar Janji Ke Petani: Sistem Harus Diubah Buat Dapat Pupuk
Ia mencontohkan, berkaitan dengan pupuk, subsidi terhadap komoditas tersebut harus terus diberikan kepada petani secara tepat sasaran. Apabila biaya subsidi hendak diturunkan, maka pemerintah perlu menyediakan substitusi dari pupuk.
“Hari ini saya di Magetan, semua teriak pupuk mahal. Kalau kita melihat subsidinya, pupuk turun terus-menerus tanpa ada substitusinya, maka ini akan menjadi problem dari sisi produktivitas. Kalau itu kurang, penduduk jumlahnya tambah, maka stok akan berkurang. Itu rumusnya,” ucapnya.
Baca Juga: Ganjar Usul Wadas Diangkat dalam Debat Capres, Warga Geram!
Adapun cara mudah agar ketahanan pangan yakni perlu disediakannya stok pupuk dari dalam negeri maupun impor. Namun, cara itu dianggap berpotensi membahayakan para petani.
“Maka kita mesti balik. Hulunya disiapkan, stoknya disiapkan, dan mesti diubah. Kembalikan Bulog pada fungsi awal. Negara harus menjamin pangan nasional,” tuturnya.
Sebelumnya, Ganjar menawarkan Kartu Tanda Penduduk Satu Kartu Terpadu Indonesia (KTP Sakti) menjadi basis data untuk mengurai berbagai problem dalam persoalan pupuk di Indonesia apabila terpilih menjadi Presiden.
