bakabar.com, BANJARMASIN – Eks Juru Bicara (Jubir) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah akan mengawal pendaftaran gugatan calon gubernur Kalimantan Selatan Denny Indrayana ke Mahkamah Konstitusi, siang ini.
Bahkan proses pengawalan itu diunggah langsung di akun resmi Instagram @Febridiansyah.
Dalam postingan tersebut, Febri Diansyah bersama Denny Indrayana dan 2 rekan lainnya.
“Foto tadi malam, sebelum pulang. Setelah ngobrol tentang Pilkada Kalsel dengan segala kecurangan dan pelanggarannya,” cuit Febri Diansyah sekira kurang lebih 53 menit lalu, Selasa (22/12) siang.
Di akhir tulisannya, Febri mengungkapkan, sampai berjumpa di Mahkamah Konstitusi siang ini.
“Sampai jumpa di Mahkamah Konstitusi siang ini,” pungkasnya.
Sebelumnya, Denny bersama tim akan mendaftarkan permohonan perselisihan hasil Pilkada Kalsel 2020 ke Mahkamah Konstitusi, siang ini.
Tim telah mengidentifikasi sejumlah dugaan pelanggaran dan kecurangan sistematis di Pilkada Kalsel 2020.
Termasuk terkait penyaluran bantuan sosial Covid-19.
Denny meminta Febri Diansyah dan Donal Fariz serta beberapa advokat lain sebagai tim kuasa hukum.
“Kemarin kami telah berdiskusi secara intens sekaligus finalisasi draf permohonan yang akan diajukan ke MK hari ini,” kata Febri Diansyah melalui siaran pers yang diterima bakabar.com.
Selama penyelenggaraan Pilkada Kalsel 2020, sambung dia, mereka menemukan sejumlah dugaan penyimpangan dan kecurangan.
“Informasi detail tentang permohonan PHP belum bisa saya sampaikan saat ini, karena akan diajukan ke MK. Namun siang nanti, sebagai bentuk keterbukaan dan pertanggungjawaban kami ke masyarakat Kalsel, akan dilakukan konferensi pers untuk menjelaskan sejumlah poin dan pertimbangan pengajuan PHP ini. Para Jurnalis dan masyarakat dapat menyimak secara live melalui Facebook Denny Indrayana dan @HajiDennyIndrayana sekitar Pukul 14.30 siang ini,” bebernya.
Ia mengatakan tidak ingin pilkada dilihat sebagai formalitas demokrasi belaka, namun lebih dalam daripada itu.
“Bagi kami, proses di MK adalah tahapan penting perjuangan hak konstitusional, sekaligus menjalankan pesan masyarakat Kalsel agar seluruh proses koreksi bisa dilakukan. Jadi kami berharap juga masyarakat Kalsel dapat mengawal proses ini,” pungkasnya.
