bakabar.com, BANJARBARU - Dikwakili Penjabat Sekretaris Daerah Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, Gubernur H Muhidin turut mengikuti rapat koordinasi nasional secara daring.
Syarifuddin mengatakan beberapa poin penting dari rakor dan akan segera diimplementasikan di daerah. Program tersebut meliputi pengobatan gratis, transmigrasi, termasuk dukungan terhadap pembangunan tiga juta rumah.
"Diharapkan masyarakat mendapatkan hunian yang layak dengan program tiga juta rumah," jelasnya.
Adapun kegiatan pengobatan gratis akan dikoordinasikan dengan pemerintah kabupaten/kota. Sementara dukungan terhadap program transmigrasi bakal mempertimbangkan ketersediaan lahan.
Dalam rakor ini juga dilakukan penguatan sinergi lima kementerian melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Kehutanan, Kementerian Transmigrasi, serta Badan Informasi Geospasial (BIG).
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menegaskan bahwa kolaborasi ini diharapkan dapat menyelesaikan berbagai tantangan dalam bidang agraria dan pemerintahan daerah.
"Dengan adanya kerja sama ini, baik ATR/BPN, Kemendagri, maupun pemerintah daerah, serta Kementerian Transmigrasi yang diperkuat oleh BIG, masalah satu per satu bisa diuraikan," sahut Nusron.
