bakabar.com, MARTAPURA – Pil pahit harus diterima oleh relawan Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kabupaten Banjar.
Pasalnya uang insentif selama 5 bulan sejak Mei hingga September dipastikan tidak mereka terima, lantaran terdampak refocusing anggaran Dinas Sosial untuk penanganan Covid-19.
Jumlah anggota Tagana Banjar 60 orang, sedangkan insentif tiap anggota hanya Rp 150 ribu per bulannya.
Tak hanya itu, uang rapat perbulan Rp 500 ribu dan jaga piket Rp 100 ribu perhari untuk dua orang juga tidak cair sejak awal 2021.
Polemik insentif Tagana ini mencuat beberapa waktu lalu hingga dibawa ke DPRD Banjar dalam rapat bersama Dinas Sosial, Inspektorat, dan Tagana.
Rapat dipimpin Ketua Dewan HM Rofiqi dan dihadiri Ketua Komisi IV dan anggotanya, Senin (1/11).
Sempat terjadi ketegangan dalam rapat antara pihak Dinas Sosial dengan Tagana.
Rofiqi yang menengahi menegaskan bahwa rapat ini fokus mencari solusi, bukan siapa yang salah atau benar.
Meskipun ia akui refocusing anggaran insentif Tagana tidak tepat, Rofiqi meminta dana yang tersisa segera dibayarkan.
Permintaan itu diamini oleh Kepala Inspektorat Banjar Kencana Wani, dan Kadinsos Banjar.
Alhasil, duit yang tersisa hanya untuk 3 bulan terhitung mulai Oktober hingga Desember.
“Kalau memang tidak ada lagi dananya, kami sebagai relawan mau tidak mau kami harus menerima,” ujar Ketua Forum Tagana Banjar, Syuhada.
Sementara, Kepala Inspektorat Banjar Kencana Wati dalam rekomendasinya agar Dinsos Banjar segera membayar insentif yang tersisa yakni 3 bulan, termasuk duit rapat bulanan dan piket.
“Sedangkan insentif yang 5 bulan tersebut informasinya kena refocusing. Artinya tidak bisa dibayarkan, karena sudah direfokusing atau sudah didrop dari anggaran Dinsos," ujar Kencana.
Ia juga menyayangkan mengapa dana insentif masuk direfocusing, yang mestinya tidak termasuk.
"Saya tidak tahu seperti apa koordinasinya kemarin jadi sampai kena refocusing. Padahal kedudukan Tagana itu sangat strategis dan penting, sehingga tidak disarankan untuk masuk dalam refocusing. Harusnya betul – betul dianalisis dulu. Ini nantinya jadi bahan evaluasi Pemda,” tutupnya.
