bakabar.com, BANJARMASIN -Dugaan paham radikalisme yang mulai berkembang di tengah masyarakat mengancam keutuhan dan kestabilan bangsa, harus ditangani dengan serius.
Melihat kaleidoskop kelompok radikalisme di negeri ini dari tahun ke tahun, semakin marak dengan aksi-aksi yang menimbulkan keresahan di masyarakat.
Ketua DPD Taruna Merah Putih Kalimantan Selatan, M Syarifuddin menyerukan upaya deradikalisasi yang penting untuk dilakukan semua pihak tanpa terkecuali.
“Menangkal paham radikalisme diperlukan langkah-langkah yang efektif, kehati-hatian, dan peran dari semua pihak,” ucapnya melalui siaran pers yang diterimabakabar.com, Sabtu (24/08) siang.
Sebab di era digital seperti saat ini, kata dia, generasi muda dengan mudah terpapar paham yang menyimpang melalui media sosial. Terlebih, yang sering menyebarkan konten ujaran kebencian, berita bohong dan fitnah.
“Yang pada ujungnya dikonsumsi oleh publik,” bebernya.
Pemerintah dengan segenap kebijakan harus didukung masyarakat agar mampu bersinergi dalam melawan paham menyimpang dan menentang dari ideologi Pancasila.
“Berbagai langkah dan upaya yang dilakukan pemerintah harus disambut baik, dan didukung dalam pelaksanaannya,” tegasnya.
Seperti halnya, dukungan atas dibentuknya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam melakukan rekomendasi Pembinaan Pancasila.
Dengan dikeluarkannya Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2018, menjembatani wawasan kebangsaan dan bela negara melalui Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) atau organisasi mahasiswa luar kampus di lingkungan kampus .
“Lalu mempelajari UU ITE yang mengatur batasan penyebaran informasi secara digital,” sebutnya.
Terdapat beberapa langkah dan peran masyarakat yang diperlukan. Pertama, berperan aktif dalam melaporkan kepada pihak berwenang apabila di lingkungan sekitar terdapat mencurigakan.
Kedua, pendidikan dan pemahaman Pancasila yang harus ditingkatkan kepada anak-anak muda.
Di mana pendidikan Pancasila tidak harus berada pada pendidikan formal, namun juga non formal.
Kurikulum pengajaran Pancasila dan kegiatan ekstrakulikuler yang berkaitan dengan nilai-nilai nasionalisme, toleransi, dan perdamaian harus gencar dilakukan.
“Oleh sebab itu, sekolah, kampus, organisasi dan lingkungan keluarga, harus dapat menjadi transfer of knowledge,” katanya.
Ketiga, di era keterbukaan jejaring media sosial menjadikan segala informasi dengan mudah didapatkan.
Bijaksana dan cermat dalam menggunakan media sosial adalah langkah yang dapat dilakukan.
Pengguna Media Sosial di Indonesia yang sebagian besar adalah anak-anak muda.
Maka, setelah mereka mendapatkan pendidikan mengenai wawasan kebangsaan melalui pendidikan formal dan non formal, agar menjadi garda utama dalam memfilterisasi berita atau informasi yang menyimpang.
“Karena faktanya terkadang penyebaran pesan atau informasi yang tidak benar selalu di forward oleh orang tua yang tidak tau kebenarannya. Di sinilah kita melihat bahwa pendidikan Pancasila penting dilakukan bagi generasi muda sebagai langkah preventif penanggulangan,” tandasnya.
Sebelumnya, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kalimantan Selatan telah memetakan daerah yang rawan konflik menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 mendatang.
Alhasil, wilayah perbatasan seperti Kotabaru dan Tabalong masih menjadi atensi FKDM Kalsel.
Mengingat, kedua wilayah itu dinilai berpotensi adanya persebaran paham radikal dan penyerobotan lahan.
“Khususnya Kotabaru, ada paham-paham radikal di sana,” ucap Ketua FKDM Kalsel Bayu Bujang, Sabtu (24/08) pagi tadi.
Oleh sebab itu, pihaknya membuat sebuah rekomendasi agar tak terjadi gejolak di tengah masyarakat.
Salah satunya, dengan menandatangani Memorandum of Understanding (MoU), antara FKDM Kalsel bersama Alumni Lemhanas Kalsel, DPD KNPI Kalsel, BEM ULM dan BEM Uniska.
“Karena fungsi FKDM menjaring informasi dan mendeteksi dini rawan konflik,” tegasnya.
Bukan hanya itu, konflik lahan juga masih menghantui Bumi Saijaan tersebut. Seperti halnya, pertambangan batubara.
“Jadi, akan kita rekomendasikan kepada Gubernur melalui Kesbangpol agar mengambil langkah-langkah strategis,” bebernya.
Sejauh ini, FKDM Kalsel telah merambah ke tingkat desa. Pencegahan pun terus dilakukan. Salah satunya, melalui pendekatan dan forum umat beragama.
“Itu yang diberdayakan. Semua harus diwaspadai. Apa saja bisa terjadi,” pungkasnya.
Baca Juga: Satukan Persepsi Tangkal Radikalisme, Kodim Martapura Gelar Komsos
Baca Juga: Anak Terpapar Radikalisme di Kalteng akan Diberi Pendampingan
Baca Juga: Polwan Terindikasi Radikalisme Ternyata Tinggalkan Tugas Tanpa Seizin Pimpinan
Reporter: Muhammad Robby
Editor: Aprianoor
