bakabar.com, SAMARINDA - DPRD Kaltim mendukung penuh kebijakan pemerintah yang menggulirkan program Rumah Layak Huni (RLH) bagi masyarakat dengan skema pemanfaataan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan.
Meskipun demikian, mereka mendorong Pemprov Kaltim untuk mengevaluasi program Rumah Layak Huni (RLH), agar mengecek dengan teliti siapa saja yang berhak mendapatkan program tersebut.
Selain itu, ia juga meminta agar mereka melakukan inspreksi sehingga rumah tersebut, benar-benar dikerjakan dengan baik agar nyaman ditempati masyarakat.
Baca Juga: DPRD Kaltim Kawal Pembayaran Tunggakan Upah Karyawan dari BUMD Kutim
Anggota Komisi I DPRD Kaltim, M. Udin khawatir terhadap masyarakat yang tinggal jauh dari lingkar tambang dan tidak mendapatkan manfaat dari program CSR ini.
Ia mengaku dalam observasinya bmasih banyak rumah di daerah tersebut yang memerlukan renovasi, karena tidak memnuhi standar kelayakan.
"Kita mempertanyakan nasib rakyat yang jauh dari lingkar tambang, kan pasti tidak terakomodir. Jadi hal seperti ini perlu dipikirkan juga oleh pemerintah," tutur Udin.
Sebagai informasi, terdapat 5.135 unit RLH yang didanai oleh 10 perusahaan di Kaltim. Seluruh perusahaan tersebut telah menegaskan komitmen mereka dalam mempercepat realisasi RLH.
Baca Juga: DPRD Kaltim Minta Smelter Nikel di Sanga-Sanga Pakai Tenaga Kerja Lokal
Realisasi RLH juga telah menjadi bagian dari tanggung jawab dan kebijakan dari semua perusahaan yang terlibat. Meski begitu, Udin juga mengapresiasi program yang diinisiasi oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim periode 2018-2023, Isran Noor-Hadi Mulyadi itu.
Dia mengatakan, di kepemimpinan sebelumnya telah banyak upaya untuk menyejahterakan masyarakat. Selain program RLH, percepatan pembangunan lainnya juga jadi perhatian. Dia berharap, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik bisa melanjutkan hal tersebut.
"Sekarang adalah tugas Pj melanjutkan program itu, khususnya RLH. Masih banyak pekerjaan yang harus dikerjakan bersama," tukasnya.(ADV/DPRD Kaltim)
