bakabar.com, SAMARINDA - Anggota Komisi II DPRD kalimantan Timur (Kaltim), Agiel Suwarno terus mendorong Pemprov Kaltim untuk mengembangkan perkebunan rakyat. Langkah ini menjadi bagian dari upaya bersama mewujudkan menjadikan Kaltim sebagai lumbung pangan.
Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan itu mengusulan kepada Pemprov Kaltim agar memberikan bantuan untuk aktivitas perkebunan rakyat bisa lebih dimaksimalkan. Agiel menilai, selama ini perkebunan besar saja yang banyak mendapat bantuan.
Karena itu, Agiel berharap Pemprov Kaltim juga bisa memberikan perhatian yang sama, kepada perkebunan yang dikelola rakyat agar mereka juga mendapat kesejahteraan dari perkebunannya.
Baca Juga: DPRD Kaltim Mediasi Sengketa Warga Marangkayu dan PT MSJ
Agiel menilai meskipun setiap tahun Pemprov Kaltim menggelontorkan anggaran untuk bantuan di sektor perkebunan melalui APBD, namun anggaran untuk perkebunan rakyat berskala kecil terbilang minim. Hal ini perlu dievaluasi Pemprov Kaltim.
“Jadi minta diberi perhatian lebih. Supaya pengelolaan perkebunan rakyat juga bisa lebih optimal,” tuturnya.
Bagunya usulannya beralasan karena selama ini bantuan untuk perkebunan rakyat porsinya terbilang minim, karena status lahan yang masih berstatus Hak Guna Usaha (HGU) punya perusahaan.
Baca Juga: Harga Pangan Naik, DPRD Kaltim Minta Pemerintah Lakukan Operasi Pasar
“Status itu memberikan dampak, menjadi hambatan karena pemerintah tidak bisa menjalankan programnya,” paparnya.
Berkaitan dengan itu, ia mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkup Pemprov Kaltim juga bisa menyelesaikan permasalahan ini. Dia juga meminta agar OPD cermat dalam menetapkan status lahan perkebunan masyarakat. (ADV/DPRD Kaltim)
