bakabar.com, SAMARINDA - Peningkatan layanan kesehatan menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Berkaitan dengan itu, mereka perlu ikut meningkatkan status rumah sakit hingga Puskesmas.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Puji Setyowati mendorong Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim membantu mempercepat proses akreditasi seluruh rumah sakit dan Puskesmas di seluruh wilayah Kaltim.
“Pelayanan dasar itu harus punya sertifikasi. Dalam pelayanannya tidak hanya tersedia alat-alat yang cukup, tetapi juga sumber daya manusia yang mumpuni,” kata Puji Setyowati, Rabu (1/11).
Baca Juga: DPRD Kaltim Dukung Pemerintah Tarik Retribusi 10 Persen Perusahaan Pemegang IUPK
Puji menuturkan akreditasi adalah salah satu syarat untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Rumah sakit yang memiliki peralatan canggih juga perlu dukungan tenaga kesehatan yang mumpuni.
Komisi IV DPRD Kaltim akan mendukung penuh peningkatan pelayanan dan status fasilitas kesehatan dan berkomitmen untuk mengawasi dan mendukung akreditasi di pelayanan dasar seperti Puskesmas.
“Puskesmas adalah fasilitas kesehatan yang terdekat dengan masyarakat, sehingga akreditasi itu penting dalam peningkatan pelayanannya. Jadi, tidak terjadi penumpukan di rumah sakit,” ujar Puji.
Baca Juga: DPRD Kaltim Ingatkan Direksi Rumah Sakit Daerah Transparan Kelola Dana
Puji mengungkapkan bahwa, sumber daya manusia kesehatan di Kaltim sampai saat ini masih belum merata. Meskipun secara rasio tenaga kesehatan secara keseluruhan ada kecukupan, namun sebarannya tidak merata. Terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih kekurangan dokter spesialis.
“Kami minta dokter-dokter spesialis ini juga mau di rumah pelayanan-pelayanan dasar yang ada di wilayah 3T. Kalau pemerintah menyiapkan fasilitas dan insentif yang memadai, saya pikir itu akan memotivasi mereka,” terangnya.
Ia mencontohkan Pemprov Kaltim memiliki dana cukup besar untuk pengembangan kesehatan. Hal ini perlu dimanfaatkan untuk membuat perencanaan yang matang dan menyeluruh. Mulai dari sarana prasarana, penyiapan tenaga medis, hingga reward dan kompensasi bagi tenaga ahli atau dokter spesialis.
Baca Juga: DPRD Kaltim Bantu Masyarakat Lewat Program Sosial
“Jangan sampai ada orang mengeluh untuk mendapatkan pelayanan kesehatan,” imbuhnya.
Termasuk BPJS, pihaknya juga sekarang mau melihat lagi. Karena dengan adanya COVID -19 kemarin, ternyata begitu banyak keluhan di masyarakat tentang pelayanan BPJS Kesehatan.
“Nah itu juga nanti akan jadi fokus kami, Insyaallah setelah Januari akan dikoordinasikan,” ujar Puji. (ADV/DPRD Kaltim)
