bakabar.com, BANJARBARU – Empat bangunan pasar tradisional yang tak kunjung difungsikan maksimal sejak dibangun 2018 hingga 2019, kembali menjadi sorotan tajam DPRD Banjarbaru.
Mereka mendesak Pemkot Banjarbaru merumuskan langkah konkret agar aset yang telah menghabiskan anggaran miliaran rupiah tidak menjadi proyek sia-sia.
Keempat pasar tersebut adalah Pasar Landasan Ulin Utara (Laura), Pasar Pondok Mangga, Pasar Ulin Timur, dan Pasar Abadi III. Semuanya dibangun menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat, tetapi hingga sekarang belum memberi manfaat signifikan untuk masyarakat.
“Semua pasar itu dibangun dengan pendampingan kementerian, tapi faktanya sampai sekarang belum menghasilkan manfaat ekonomi,” ungkap anggota Komisi II DPRD Banjarbaru, Emi Lasari, usai rapat kerja bersama SKPD terkait, Senin (7/7).
Pasar Laura, misalnya. Pasar ini dibangun dengan anggaran lebih dari Rp5 miliar di atas lahan 1,5 hektare. Sempat beroperasi selama dua hingga tiga bulan, tetapi sekarang terbengkalai.
Diduga situasi itu disebabkan perencanaan relokasi pedagang dari pasar-pasar kecil sekitar Kelurahan Landasan Ulin Utara yang kurang matang.
Merujuk kajian dari Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Baperida), Emi menyebut Pemkot Banjarbaru masih mempertahankan fungsi Pasar Laura sebagai pasar. Namun konsep belum dipastikan, apakah akan menjadi pasar modern, pasar grosir sayur, atau tetap pasar tradisional.
“Kawasan Laura itu penghasil sayur dan buah, jadi wajar kalau difungsikan sebagai pusat distribusi pertanian. Tapi peruntukannya harus jelas sejak awal agar tidak menimbulkan konflik,” jelasnya.
Emi juga menekankan pentingnya sinkronisasi dengan pasar-pasar kecil sekitar, agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Misalnya jika Pasar Laura menjadi pasar grosir subuh, maka pedagang kecil tetap bisa beroperasi siang hari. Namun jika menjadi pasar eceran, perlu pendekatan sosial yang lebih intensif.
Sementara itu, tiga pasar lain juga menghadapi nasib serupa. Pasar Pondok Mangga dibangun dengan dana sekitar Rp2 miliar di atas lahan lebih dari 1,4 hektare, namun belum difungsikan akibat kendala teknis dan minim perencanaan lanjutan.
Hal serupa terjadi Pasar Abadi III yang dibangun dengan dana sekitar Rp500 juta dan seluas 1,1 hektare, serta Pasar Ulin Timur dengan anggaran hampir Rp1 miliar dan luas 3.500 meter persegi.
Emi menilai ketiga lokasi tersebut belum terlalu mendesak untuk dijadikan pasar umum, "Ada ide menjadikan salah satu bangunan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) seperti dapur umum. Ini bisa jadi opsi pemanfaatan, daripada dibiarkan kosong,” tuturnya.
Namun demikian, Emi mengingatkan bahwa pengalihfungsian aset harus melalui mekanisme administrasi yang tepat dan sesuai aturan antar instansi pemerintah.
“Kami tidak ingin aset ini jadi beban. Harus ada strategi pemanfaatan yang jelas agar uang rakyat tidak terbuang sia-sia,” tegas politisi PAN tersebut.
Sementara Kepala Dinas Perdagangan (Disperindag) Banjarbaru, Muriani, membenarkan bahwa persoalan pasar mangkrak sudah dibahas lintas SKPD dan disampaikan ke Wali Kota Banjarbaru.
“Empat pasar itu memang sudah dibahas dalam rapat yang dipimpin Sekda dan sudah dilaporkan ke Wali Kota. Tapi kita belum tahu tindak lanjutnya,” jelas Muriani.
Muriani menambahkan Pasar Laura memang sedang dipertimbangkan untuk dialihfungsikan, “Arahnya memang ke alih fungsi, tetapi sekarang masih dalam tahap kajian oleh DKP3,” pungkasnya.
