bakabar.com, BANJARBARU – Sejumlah evaluasi dan rekomendasi disampaikan DPRD Banjarbaru terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) 2023 pemerintah daerah setempat.
Sedikitnya 11 poin evaluasi dan rekomendasi dalam laporan yang disampaikan oleh Windi Novianto selaku juru bicara DPRD Banjarbaru.
Di antaranya pertumbuhan ekonomi Banjarbaru di 2023 sebesar 6,81 persen yang justru turun dari 7,93 persen di 2022.
Lalu realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir tepi jalan umum masih rendah, karena hanya mampu merealisasikan Rp409,359 juta dari target sebesar Rp660 juta atau sebesar 62,02 persen.
Kemudian pengujian kendaraan bermotor dari target sebesar Rp785,5 juta hanya mampu direalisasikan Rp535,47 juta atau 68,17 persen. Begitu pula izin trayek yang hanya mencapai Rp10,908 juta dari target sebesar Rp31,98 juta atau 34,21 persen.
DPRD Banjarbaru juga menyoroti realisasi anggaran belanja sembilan SKPD di Pemko Banjarbaru yang sebagian besar berada di bawah 90 persen sepanjang 2023.
Di antaranya Sekretariat Daerah sebesar 88,66 persen, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKP3) 79,94 persen dan Dinas Perhubungan 76,09 persen.
Selanjutnya capaian penyusunan Rencana Rinci Tata Rruang (RRTR) Banjarbaru 2023 yang masih 0 persen dari target sebesar 25 persen. Ini belum termasuk pekerjaan proyek-proyek besar yang melewati tahun anggaran.
"Evaluasi tersebut diperoleh setelah dilakukan kajian selama satu bulan terakhir," papar Ketua DPRD Banjarbaru, Fadliansyah Akbar, awal pekan lalu.
"Diharapkan kekurangan tersebut bisa segera diperbaiki berdasarkan rekomendasi, karena ini akan menjaga hubungan baik pemerintah dengan DPRD,” sambungnya.
Tidak sekadar disodorkan, DPRD akan terus menagih perbaikan yang diupayakan Pemko Banjarbaru, "Apabila tidak diperbaiki, berarti pemerintah tidak serius. Makanya kami berharap evaluasi itu bisa diperbaiki," tegas Fadliansyah.
