bakabar.com, BANJARMASIN - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mencatat realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjarmasin baru mencapai 43 persen hingga 30 September 2023.
Meski persentasinya terendah, namun jika dirupiahkan, PAD Kota Banjarmasin cukup besar yakni Rp 1 triliun lebih, (bukan tertulis sebelumnya Rp 1 miliar).
Angka itu lebih baik jika dibandingkan realisasi PAD empat kabupaten lainnya seperti Hulu Sungai Utara (HSU), Hulu Sungai Tengah (HST), Barito Kuala (Batola), dan Tapin.
Meski keempat kabupaten tersebut secara persentasi lebih tinggi dari Banjarmasin, namun angka PAD-nya kurang dari Rp 1 triliun. HSU misalnya, realisasi PAD-nya baru Rp 893 miliar lebih, meski secara persentasi sudah 84% lebih.
Kemudian, realisasi PAD HST tercatat baru Rp 920 miliar lebih, dengan persentasi 67% lebih. Pun dengan Barito Kuala (Batola) mencatat Rp 796 miliar lebih dengan persentasi 57% lebih. Dan terakhir Tapin, realiasi PAD-nya Rp 878 miliar lebih dengan persentasi 57% lebih.
Di sisi lain, meski persentasi realisasi PAD Banjarmasin minim, namun angkanya mendekati 6 kabupaten lainnya yang secara persentasi lebih dari 50 persen.
Seperti misalnya realisasi PAD Tanah Laut sudah 85 % jika dirupiahkan Rp 1,5 triliun, realisasi PAD HSS 83% atau Rp 1 triliun, realisasi PAD Banjar 80% atau Rp 1,7 Triliun, realisasi PAD Tanah Bumbu 79% atau Rp 1,8 triliun, realisasi PAD Tabalong 74% atau Rp 1,3 triliun, dan realisasi PAD Kotabaru 66% atau Rp 1,4 triliun.
Sementara itu, jika melihat data dari DPJb Kalsel, justru untuk Ibu Kota Kalsel, Banjarbaru, realisasi PAD-nya terendah baru 39% atau Rp 737 miliar lebih.
Meski demikian, Kepala Kanwil DJPb Kalsel, Syafriadi menyampaikan persentase pencapaian PAD hingga September 2023 setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda.
Bagi dia, suatu daerah yang memiliki sumber daya alam (SDM) dapat memberikan kontribusi yang maksimal ke nasional. “Dana bagi hasil cukup besar untuk membiayai APBD mereka,” ujarnya.
Diketahui, APBD regional Kalsel untuk realisasi pendapatan daerah mencapai 22,76 triliun atau sekitar 74,89% dari target.
Pendapatan daerah ini terdiri dari Pendapatan asli daerah sebesar 5,25 triliun, Pendapatan Transfer 17,46 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 53,11 miliar.
Sedangkan dari sisi Belanja Daerah, telah terealisasi sebesar 18,53 triliun atau sekitar 58,56%. Realisasi Belanja Daerah ini terdiri dari Belanja Operasional sebesar 12,36 triliun, Belanja Modal 2,90 triliun, Belanja Tak Terduga 24,80 miliar, dan Belanja Transfer sebesar 3,26 triliun. Realisasi Belanja Daerah tertinggi pada Kabupaten Hulu Sungai Utara prosentase sebesar 72,79% dan yang paling kecil adalah pada Kabupaten Balangan sebesar 47,81%.
Realisasi TKD sampai dengan 30 September 2023 sebesar 15,72 triliun atau 67,56% dari pagu. Capaian ini meningkat 19,80% dibandingkan tahun lalu. Dengan rincian Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 6,21 triliun, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 6,01 triliun, DAK Fisik sebesar 585,14 miliar, DAK Non Fisik sebesar 1,67 triliun, Hibah 0,73 miliar, Dana Desa 1,16 triliun, dan Intensif Fiskal sebesar 74,05 miliar. Realisasi TKD terbesar pada Kabupaten Balangan mencapai 77,26% dari pagu. Sedangkan realisasi TKD terendah pada Kabupaten Tanah Bumbu baru sebesar 54% dari pagu.
Khusus untuk realisasi DAK Fisik di Kalimantan Selatan telah terealisasi sebesar 51,14%. Kabupaen Barito Kuala menempati peringkat pertama penyaluran DAK Fisik berdasarkan persentase realisasi dari pagu dan Rencana Kegiatan (RK) di lingkup Pemda Kalimantan Selatan.
Untuk realisasi Dana Desa, sampai dengan 30 September 2023 ini Kabupaten Barito Kuala juga menempati peringkat pertama realisasi Dana Desa dengan persentase sebesar 85,16%. Kalimantan Selatan menempati peringkat ke-8 penyaluran Dana Desa se-Indonesia.
Klarifikasi:
Berita ini tayang dengan judul: Realisasi PAD Pemkot Banjarmasin Terburuk di Kalsel, dan sudah dilakukan penyuntingan, terdapat kesalahan pada penulisan angka realisasi PAD Kota Banjarmasin Rp 1 miliar, padahal yang benar Rp 1 triliun lebih.
