bakabar.com, MARABAHAN – Menjelang masa transisi, Pemkab Barito Kuala menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2023, Selasa (5/4).
Diketahui masa pengabdian Bupati Hj Noormiliyani AS dan Wakil Bupati H Rahmadian Noor akan berakhir November 2022.
Selanjutnya hingga Pemilu serentak digelar pertengahan 2024, Batola akan dipimpin penjabat bupati selama kurang lebih dua tahun, sampai akhirnya diperoleh kepala daerah definitif.
Hal itulah yang membuat RKPD 2023 memiliki peran penting dalam keberlanjutan pembangunan di Bumi Selidah selama sekitar dua tahun, sekaligus panduan untuk penjabat bupati.
Adapun materi RKPD 2023 berupa usulan masyarakat dan pokok pikiran DPRD, serta diinput melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Terdapat 817 usulan masyarakat dengan rincian 230 pembangunan bidang ekonomi, 121 sosial budaya dan 466 pembangunan infrastruktur.
Sedangkan pokok-pokok pikiran DPRD berjumlah total 261 usulan dengan rincian 18 pembangunan bidang ekonomi, 24 pembangunan sosial budaya dan 219 pembangunan infrastruktur.
“Semua usulan yang menjadi materi rancangan RKPD 2023 ini merupakan perencanaan pembangunan setelah periode kepemimpinan kami,” papar Noormiliyani.
“RKPD 2023 merupakan bagian dari perencanaan nasional, sehingga prioritas dan sasaran strategis harus sinkron dengan kebijakan dan sasaran strategis provinsi, nasional, serta Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Batola 2023-2026,” imbuhnya.
Terkait penyusunan RKPD 2023, kepempinan Noormiliyani dan Rahmadian Noor telah menurunkan angka kemiskinan di Batola dari peringkat 13 menjadi 10.
Kemudian angka pengangguran Batola berkurang, sehingga naik dari sebelumnya peringkat 4 menjadi peringkat 3.
Sedangkan pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan dari peringkat 10 di akhir 2018, naik menjadi peringkat 9 di akhir 2021.
Sementara Nilai Indeks Pembangunan (IPM) Batola berada di peringkat 5 di bawah Banjar, Tanah Laut, Hulu Sungai Utara dan Banjarmasin.
Selanjutnya nilai MCP Korsupgah KPK Batola adalah 92,14 dan berada di peringkat 4 di Kalsel. Sebelumnya Batola menempati peringkat 13 dengan poin 68,00.
“Semuanya berkat upaya dan kerja keras Pemkab Batola dalam memperbaiki pelayanan di berbagai bidang, serta bukti komitmen dalam menutup celah potensi korupsi,” tandas Noormiliyani.
