bakabar.com, MARABAHAN – Kecuali dilakukan melalui video conference, tak satupun yang berbeda dari penyampaian laporan keuangan Pemkab Barito Kuala dari BPK RI, Selasa (16/6).
Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2019 memang jauh berbeda.
Sebagai imbas pandemi Covid-19, penyampaian laporan tidak lagi diserahkan di Kantor BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan di Jalan A Yani Kilometer 32,5 Banjarbaru.
Penyerahan LHP dilaksanakan secara virtual melalui video conferece di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatikan (Diskominfo) Batola.
Kendati berbeda cara, hasil yang diperoleh tidak jauh berbeda. Untuk lima kali berturut-turut, Batola meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Laporan keuangan daerah yang mendapat penilaian BPK terdiri atas laporan keuangan tahun 2019, sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap perundang-undangan.
“Kami berharap hasil pemeriksaan ini memotivasi perbaikan penyusunan laporan keuangan dan pengelolaan keuangan daerah,” papar Tornanda Syaifullah, Kepala Perwakilan BPK RI Kalsel melalui sambungan video.
Tiga predikat opini WTP terakhir dibukukan Batola dalam kepemimpinan Bupati Hj Noormiliyani AS. Sementara dua predikat sebelumnya diraih semasa jabatan H Hasanuddin Murad.
“Alhamdulillah dalam penyerahan LHP BPK RI, Batola kembali meraih opini WTP dan mempertahankan predikat itu dalam lima tahun berturut-turut,” papar Noormiliyani.
“WTP kelima ini merupakan prestasi bersama seluruh pihak terkait yang telah bekerja keras,” tandasnya.
