bakabar.com, RANTAU - Tidak pernah absen Pemkab Tapin mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan, termasuk dalam tahun anggaran 2022.
Sejak dipimpin oleh Bupati HM Arifin Arpan atau selama sembilan tahun terakhir, Tapin tidak pernah absen mendapatkan WTP dalam laporan hasil pemeriksaan keuangan pemerintah daerah oleh BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan.
Adapun penyerahan laporan hasil pemeriksaan diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Kalsel, Rahmadi, diterima langsung Arifin Arpan yang didampingi Ketua DPRD, H Yamani, di Aula Gedung BPK RI Perwakilan Kalsel di Banjarbaru, Selasa (9/5).
"Alhamdulilah laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemkab Tapin Tahun Anggaran 2022 mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan RI," papar Arifin.
Dengan opini WTP, berarti sistem pengelolaan dan penatausahaan keuangan di Tapin, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Mencapai Wajar Tanpa Pengecualian merupakan hal yang sulit, tetapi kami terus melaporkan dengan sejujur-jujurnya kepada pemerintah pusat," jelas Arifin.
"Tentunya penghargaan ini menjadi motovasi pemerintah daerah agar dapat dipertahankan dalam tahun-tahun mendatang. Kami juga akan terus melakukan perbaikan pengelolaan keuangan," imbuhnya.
Apabila ditemukan permasalahan dalam laporan keuangan daerah yang disampaikan oleh BPK, tentunya akan ditindaklanjuti bersama.
"Terpenting pemerintah daerah berkomitmen menindaklanjuti semua yang menjadi arahan dan masukan dari BPK," sambung Arifin.
Sementara H Yamani menambahkan bahwa DPRD Tapin bersama pemerintah daerah selalu berupaya untuk menciptakan good goverment.
"Kami selalu berkoordinasi dalam pengelolaan keuangan. Kami juga berkomitmen menjaga opini WTP setiap tahun dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku," tutup Yamani.
