Kalsel

Diklat Sakip Penting Guna Tingkatkan Nilai Sakip Pemprov Kalsel

apahabar.com, BANJARBARU – Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor melalui Sekretaris Daerah, Haris Makkie mengatakan, pendidikan dan pelatihan…

Featured-Image
Sekretaris Daerah, Haris Makkie berfoto bersama seluruh peserta diklat pendidikan dan pelatihan penguatan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan) angkatan I bagi pegawai negeri sipil di lingkup Pemprov Kalsel, Senin (5/8/2019). Foto-apahabar.com/Nurul Mufidah

bakabar.com, BANJARBARU – Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor melalui Sekretaris Daerah, Haris Makkie mengatakan, pendidikan dan pelatihan penguatan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan) angkatan I bagi pegawai negeri sipil di lingkup Pemprov Kalsel ini penting untuk meningkatkan nilai SAKIP Pemprov Kalsel.

“Keikutsertaan saudara pada Diklat ini, menunjukan komitmen dan perhatian terhadap upaya kita bersama, untuk terus berbenah, membangun budaya kinerja yang baik, dalam rangka meningkat akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik,” ujar Haris dalam sambutannya dalam diklat penguatan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan) angkatan I bagi pegawai negeri sipil di lingkup Pemprov Kalsel, di Aula BPSDMD, Senin (5/8).

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu asas penyelenggaraan pemerintah yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggung jawabkan.

“Keberhasilan dalam pencapaian program-program pembangunan harus terukur, mulai dari RPKMD sampai kepada RENSTRA SKPD,” paparnya.

Selain itu, setiap SKPD harus memiliki ukuran dan indikator yang jelas serta menggambarkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian visi, misi, dan program prioritas pembangunan daerah.

Dengan kata lain, akuntabilitas kinerja pemerintah menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh seluruh instansi pemerintah termasuk pemerintah daerah untuk menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja.

“Dengan akuntabilitas kinerja yang berjalan dengan baik, pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang diselenggarakan pemerintah dapat digunakan untuk menunjang kinerja pelayanan publik dan pembangunan yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya lagi.

Kurangnya komitmen terhadap akuntabilitas kinerja, akan berdampak pada kontrol yang lemah terhadap pencapaian target dan indikator keberhasilan program-program pemerintah.

Lebih lanjut, ia mengatakan akuntabilitas merupakan perwujudan dari kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

“Karena itulah, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) menjadi upaya kita bersama untuk meneguhkan komitmen pemerintah dalam proses penyelenggaraan pemerintah,” ujar Haris mengakhiri.

Baca Juga: Pemkab Banjar 3 Kali Terima Penghargaan SAKIP

Baca Juga: Pemkab Tanbu Jadi Pilot Project Simda-Sakip

Reporter: Nurul Mufidah
Editor: Muhammad Bulkini



Komentar
Banner
Banner