bakabar.com, BANJARMASIN – Uni Eropa telah memblokir dan melakukan kampanye hitam terhadap kelapa sawit sejak 2012 silam. Pemerintah Pusat pun berupaya menyelesaikan kasus itu melalui jalur legitimasi, yakni menggugat Uni Eropa ke World Trade Organisation (WTO).
Kendati demikian, meminjam data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (GAPKI) Kalimantan Selatan (Kalsel) nilai ekspor ke Uni Eropa per triwulan I 2019 justru meningkat. Nilai ekspor di Januari 2019 sebesar 399.810 ton dan Februari 2019 menjadi 507.210 ton atau naik sebesar 26,8 persen.
“Untuk data Maret 2019 masih kita susun datanya,” ucap Ucap Ketua GAPKI Kalsel, Totok Dewanto kepada bakabar.com, Kamis (25/4/2019).
Memang, sambung dia, nilai ekspor ke Uni Eropa di 2018 hanya mencapai 4,78 juta ton atau turun 5 persen dari 2017 sebesar 5,03 juta ton.
Demikian pula harga rata-rata dari semula di 2017 US$ 714 per ton atau turun 17 persen menjadi US$ 595 per ton di 2018.
Sebelumnya, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kalimantan Selatan (Kalsel) menegaskan pemblokiran dan kampanye hitam kelapa sawit oleh Uni Eropa tak berdampak signifikan terhadap volume ekspor minyak sawit di Kalsel.
“Rencana pemblokan dan kampanye hitam Uni Eropa terhadap sawit, sebenarnya tidak terpengaruh langsung terhadap volume ekspor minyak sawit,” ucap Totok Dewanto kepada bakabar.com.
Mengingat ekspor minyak sawit Kalsel, kata dia, sebagian besar ditujukan bukan ke Uni Eropa, melainkan dominan ke negara asia seperti halnya Cina, India, Malaysia dan Jepang.
Namun, sambung dia, akibat pemberitaan yang ada akan menyebabkan harga minyak sawit menjadi tertekan.
“Tampaknya memang itu yang mereka inginkan,” cetusnya.
Tujuannya yakni, negara Uni Eropa bisa membeli minyak sawit dengan harga yang murah. Indikasinya, setiap tahun volume ekspor ke Uni Eropa terus meningkat. Sehingga dampak bagi perusahaan adalah akan berusaha lebih efisien dan menekan biaya produksi.
“Yang kasihan sebenarnya adalah petani sawit kecil. Akibat harga yang terus tertekan, maka pendapatan petani juga turun karena biaya sarana produksi terus naik,” tegasnya.
Apa yang dilakukan oleh Uni Eropa, tegas dia, merupakan bentuk politik dagang agar tetap menguntungkan negara Uni Eropa.
Baca Juga: Uni Eropa Blokir Kelapa Sawit, GAPKI Kalsel: Kasihan Petani Kecil
Baca Juga: Gapki Kalsel Keluhkan Pemberlakuan Moratorium Sawit
Baca Juga:Dewan: Hilirisasi Jadi Solusi Atasi Harga Sawit di Kalsel
Baca Juga: Cerita Pilu Pejuang Demokrasi : Tumbang di Rumah Sakit, Biaya Jutaan Hingga Ditolak BPJS
Reporter: Muhammad Robby
Editor: Muhammad Bulkini
