bakabar.com, BANJARMASIN – 200 Orang peserta Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) dan Persatuan Konsultan Indonesia (Perkindo) Kalimantan Selatan hadir dalam dialog hukum jasa konsultasi.
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Mercure, Selasa (30/7) itu mengusung tema ‘Potensi Pelanggaran Hukum Dalam Praktik Jasa Konsultasi dan Pencegahanya’.
Salah satu subjek pembicaraan dalam acara yang digelar sejak pagi itu adalah kasus Jembatan Tanipah. Jembatan di Kecamatan Mandastana, Barito Kuala (Batola), ini runtuh di usia dua tahun setelah dibangun.
Ketua DPD Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) Kalsel, Syamsul Arivin, mengatakan temuan auditor kasus Jembatan Tanipah menjadi salah satu bahan perbincangan dalam dialog.
"Anggota Inkindo dan Perkindo pernah dipanggil soal jembatan itu," papar Syamsul dalam sambutan.
Sekadar diketahui Jembatan Tanipah dibangun sejak 2015 dengan biaya Rp17 miliar sumber dana APBN. Namun jembatan yang menghubungkan Desa Tanipah, Sungai Ramania, Tatah Halayung dan Desa Antasan Segera ini rampung dibangun Februari 2016.
Makanya ujar Syamsul kembali, dialog hukum ini bisa menjadi pencerahan bagi para konsultan memperbaharui pengetahuan administrasi dari tim auditor dan tujuannya tidak lain agar para konsultan pun terhindar dari masalah hukum.
“Hal ini sekaligus dalam rangka konsultan menyongsong perpindahan ibu kota negara ke Kalimantan,” sambungnya.
Sementara Ketua DPD Perkindo Kalsel Yuaini menyampaikan hal yang tidak jauh berbeda.
Selain memperbarui pengetahuan, menurutnya dialog tersebut kembali mengingatkan para konsultan lebih berhati-hati karena anggaran yang digunakan berasal dari negara.
“Anggota yang mengikuti acara dialog ini agar bisa memahami aspek-aspek pencegahan hukum untuk menghindari pelanggaran hukum,” harap Yuaini.
Baca Juga: Pilkada Balangan 2020, KPU Ajukan Rp 25 Miliar
Baca Juga: Zulkifli Hasan Ingatkan Anggota Legislatif PAN Jangan Main Proyek!
