Kalsel

Di Banjarmasin, Mendagri Beberkan Alasan Pilkada Saat Pandemi

apahabar.com, BANJARMASIN – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian membeberkan alasan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada)…

Featured-Image
Menteri Tito saat kunjungan kerja dalam rangka rapat koordinasi kesiapan Pilkada Serentak 2020 di Mahligai Pancasila Banjarmasin, Sabtu (18/7) sore. Foto-Istimewa

bakabar.com, BANJARMASIN – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian membeberkan alasan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di tengah pandemi Covid-19.

“Kita tidak bisa menjamin apakah 2021 akan selesai, menurun atau semakin membesar. Maka kita ambil skenario optimis yaitu pertimbangan melihat negara lain,” beber Tito.

Hal itu disampaikan Tito saat kunjungan kerja dalam rangka rapat koordinasi kesiapan Pilkada Serentak 2020 di Mahligai Pancasila Banjarmasin, Sabtu (18/7) sore.

Keputusan itu, kata dia, diambil dari hasil kesepakatan bersama antara dewan kehormatan penyelenggara pemilu. Yaitu, DPR, KPU, Bawaslu, serta pemerintah dalam hal ini kemendagri.

Ditetapkan, pilkada masih diselenggarakan di tahun yang sama, yaitu 9 Desember 2020 mendatang.

“Ada 3 skenario yaitu Desember 2020, Maret 2021 dan September 2021. Kemudian dari hasil diskusi dan konsultasi dengan tenaga kesehatan nasional, serta mempelajari hitungan dari WHO dan para ahli negara lain,” jelas dia.

Pertimbangan itu juga berdasarkan salah satu asosiasi pengawas monitor pemilu di dunia yang menyebutkan dari 90 negara sebagian di antaranya melaksanakan sesuai jadwal.

“Korea Selatan misalnya yang melaksanakan pemilu di tengah puncak wabah, dengan menerapkan protokol kesehatan,” katanya.

Dari catatan Kemendagri, hanya 2 negara yang melakukan penundaan hingga tahun depan yaitu Paraguay dan Inggris.

Alasannya, negara tersebut memiliki tradisi petugas sukarelawan pemilu yang berusia rata-rata di atas 50 tahun. Sehingga memiliki risiko tinggi dalam penularan.

“Kita mengambil risiko penundaan dari September menjadi Desember,” lanjut dia

Dari sini, timbulnya fenomena gerakan dunia dalam beradaptasi menjadi tatanan kehidupan baru atau new normal life. Sehingga, tetap produktif tetapi dapat beradaptasi agar terhindar dari penularan.

“Banyak negara-negara yang mencari agar ekonomi tetap survive, tetapi penanganan kesehatan tetap bisa diutamakan,” ungkapnya

Pertimbangan lain yaitu meski terjadi krisis kesehatan kemanusiaan namun juga berdampak pada masalah ekonomi dan keuangan. Sektor ekonomi dan produksi saat ini kata dia sangat melamban.

“Akhirnya kita sepakati dari semua latar belakang itu, pilkada 2020 tetap berlanjut dengan menggunakan protokol kesehatan,” tutup dia.

Editor: Fariz Fadhillah



Komentar
Banner
Banner