bakabar.com,BANJARMASIN – DPRD Kalsel akan mengevaluasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang punya andil dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Dewan mencatat, RAPBD Kalsel untuk tahun ini sebanyak Rp 6,3 triliun. Dari jumlah itu Rp 135 miliar diantaranya dibebankan pada BUMD.
Baca Juga: Kemenkumham Sosialisasi Layanan Kewarganegaraan
“Evaluasi akan kita serahkan pada komisi terkait. Yang jelas, di minta atau tidak dewan akan tetap melaksanakan sebagai mana fungsinya melakukan pengawasan,” Kata Ketua DPRD Kalsel H Burhanuddin, Rabu (10/7) siang.
Pada sejumlah wartawan, Burhanuddin mengatakan, komisi yang akan melakukan evaluasi adalah Komisi II DPRD Kalsel.
Selain memang sebagai fungsi DPRD, evaluasi ini juga membantu pemerintah daerah untuk melaksanakan jadwal program kegiatan dan nota keuangan yang sudah disahkan dalam sidang paripurna pengesahan APBD awal tahun lalu.
“Semuanya kan tujuanya untuk rakyat. Program pemerintah berjalan demi kesejahteraan rakyat Kalsel,” katanya.
Baca Juga: PKK Tak Sekadar Label Sebuah Organisasi
Politisi Partai Golkar ini juga sempat menyanjung kerja Pemprov Kalsel yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Menurutnya ini adalah usaha keras pemerintah daerah memberikan pelayanan dan edukasi yang baik untuk masyarakat Kasel.
Reporter: Rizal Khalqi
Editor: Syarif
