bakabar.com, BANJARBARU - Rencana pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Banjarbaru dinilai belum ideal.
Menurut anggota Komisi III DPRD Kota Banjarbaru, Nurkhalis Anshari kriteria pembangunan JPO hitungannya kecepatan kendaraan, volume lalu lintas dan volume pejalan kaki sangat tinggi.
Nurkhalis Anshari bebicara pembangunan JPO di Banjarbaru. Foto-Istimewa
"Seperti JPO yang dibangun di berbagai kota di Indonesia bisa menjadi sebuah referensi, dimana cukup menyulitkan bagi kelompok lansia, disabilitas dan masyarakat yang membawa barang," ujarnya kepada bakabar.com, Rabu (1/12).
Selain itu, legislator muda PKS ini mengatakan lokasi pembangunan JPO lebih cocok di jalan tol yang bebas hambatan, daerah perkotaan padar, daerah industri serta arena olahraga besar dan sekolah maupun kampus yang siswanya banyak.
"JPO sendiri dapat berfungsi maksimal bila dipasang pagar di bawahnya," bebernya.
Seperti halnya yang berada di kota-kota besar lainnya, di awal pemanfaatan JPO selalu ada pagar pengamanan. Pagar digunakan secara bersama dengan fasilitas pejalan kaki, terutama pada jembatan penyebrangan.
"Pagar tersebut untuk mengarahkan pejalan kaki agar menuju ke tengah dan tidak menyebrang di bawah JPO," ungkapnya.
Selain ia juga meminta agar pembangunan trotoar harus berimbang sehingga akan tepat sasaran jika membangun JPO kedepan nya dan tidak menjadi penyalahgunaan fungsi.
Tak sampai di sana, Nurkhalis juga menilai struktur JPO agar menjadi perhatian serta harus rutin pemerintah untuk melakukan pemeliharaan yang mencapai dana Rp3.5 miliar.
"Saya berharap pemerintah Kota Banjarbaru mempertimbangkan kembali studi kelayakan dan kajian yang komprehensif," tambahnya.
