bakabar.com, KOTABARU - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotabaru kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Keuangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun 2022.
Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kotabaru Mukhni AF dan dihadiri Sekda Said Akhmad. Acara berlangsung di ruang rapat Paripurna DPRD Kotabaru, Jumat, (32/3).
Baca Juga: Hindari Penipuan, Kemenag Imbau Masyarakat Selektif Pilih Biro Perjalanan Umrah
Bupati Kotabaru melalui Sekda Said Akhmad menyampaikan laporan keuangan pertanggungjawaban Bupati Kotabaru tahun 2022 menjadi bahan evaluasi untuk tahun yang akan datang.
Dalam rapat tersebut, terungkap Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran 2022 kurang lebih Rp20 triliun dari target Rp1.7 triliun.
Sedangkan belanja daerah Kotabaru yang tahun 2022 terealisasi sebesar kurang lebih Rp1.6 triliun dari rencana yang ditetapkan Rp1.9 triliun.
Baca Juga: Viral Aksi Heroik Bocah Payungi Sang Ibu Saat Salat di Haul Guru Zuhdi
Dari rapat itu juga terungkap pada tahun 2022 pertumbuhan perekonomian tumbuh dengan baik di angka 4.58 persen. Angka ini meningkat jika dibandingkan tahun 2020 yang sempat merosot tajam yakni minus 1.87 persen akibat pandemi Covid 19.
"Alhamdulillah indeks kemiskinan di Kabupaten Kotabaru menurun dari 4.86 persen 2021 menjadi 4.32 persen pada tahun 2022 tadi," ujar Said.
Sementara pendapatan per kapita mengalami kenaikan dari Rp20.650.000 ribu pada 2021 menjadi Rp33.300.000 ribu pada 2022.
Sekda menambahkan walaupun pendapatan per kapita Kotabaru naik pada 2022, tapi Bumi Sa Ijaan menjadi daerah paling tinggi Inflasinya secara nasional yakni sebesar 55 persen. Hal itu akibat pemerintah pusat menaikkan harga BBM.
Baca Juga: Brakkk...35 Orang Tewas Akibat Robohnya Kuil Hindu di India
"Untuk penekanan inflasi maka pemerintah melakukan operasi pasar dan melaksanakan kerja sama tentang perkembangan ekonomi daerah antar pulau Kalimantan dan pulau Sulawesi,” pungkasnya.
Rapat Paripurna kali ini dihadiri para anggota DPRD Kotabaru, Kepala SKDP lingkup Pemkab Kotabaru, serta unsur Forkopimda setempat.
