bakabar.com, BANJARMASIN – Pemerintah pusat mengalokasikan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) sebesar Rp43 Miliar untuk Kalsel.
Anggaran ini didapat dari DAK nonfisik guna mendukung upaya pencapaian sasaran prioritas pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana.
“Tahun ini terjadi peningkatan signifikan. Cukup riskan, jadi kami mengajak BPKP(Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) perwakilan Kalsel dan Inspektorat, untuk sama-sama mengawal dana BOKB,” ungkap Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kalsel, Ramlan, kepada bakabar.com di ruang kerjanya, Rabu (10/2) sore.
Dana BOKB akan diserahkan langsung ke Kabupaten/Kota dalam hal pengelolaannya, tidak lagi melalui BKKBN Kalsel. Namun, tetap harus dilakukan pengawasan dan monitoring untuk evaluasi kegiatan di lapangan.
“Perwakilan BKKBN Kalsel berkewajiban untuk melakukan asistensi dan monitoring pelaksanaan juknis BOKB tersebut. Diharapkan pelayanan kontrasepsi meningkat dan mencapai target yang ditetapkan,” harap dia.
Ramlan menegaskan, bantuan ini bersifat membantu bukan sebagai pengganti dana APBD yang selama ini telah membiayai penyelenggaraan program Bangga Kencana di daerah. Lewat bantuan ini, diharapkan pencapaian akan meningkat dua kali lebih cepat.
“Kami harap terjadi peningkatan pada program Bangga Kencana, namun jangan sampai APBDnya malah menurun,” imbuhnya
Adapun dalam masa uji coba pada tahap awal ini akan dilaksanakan di dua kota, yaitu Banjarmasin dan Banjarbaru. Setelahnya menyusul di seluruh kabupaten/kota se-Kalsel.
“Kami harap kabupaten/kota bisa mencapai target. Kisarannya untuk program MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) sebesar 14,90 persen,” sebutnya
Tentang BOKB, dana ini akan membantu biaya operasional pelayanan KB yang meliputi distribusi alat dan obat kontrasepsi, visitasi dan registrasi faskes, serta penggerakan pelayanan KB.
Sejauh ini, sudah dilaksanakan beberapa kegiatan di dua kota yang disebutkannya tadi. Pertama, Kelurahan Palm Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru yang telah melaksanakan pelayanan akseptor implant kepada 43 orang, KB suntik untuk 20 orang, Pil untuk 53 orang dan Kondom untuk 5 orang. Kedua, Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin yang telah melaksanakan pelayanan implant kepada 30 orang. Sekaligus dilakukan MoU bersama Klinik Abdi Persada Banjarmasin.
“Masa banjir ini, kami melaksanakan kegiatan cegah hamil. Dengan membagi alat kontrasepsi ke posko pengungsian. Ibu-ibu sangat antusias karena ini gratis dan membantu mereka,” terangnya
Diwawancara terpisah, Inspektur Utama BKKBN Pusat, Ari Dwikora Tono, menyampaikan strategi ini dilakukan untuk menurunkan angka kelahiran. Selain itu, juga meningkatkan pelayanan dengan bekerja sama langsung pihak kabupaten/kota.
“Harapannya perencanaan pelayanan MKJP bisa lebih efektif dan langsung menyentuh masyarakat, sehingga intervensi itu bisa mengkontribusi untuk pencapaian sasaran secara strategis,” katanya.
