bakabar.com, JAKARTA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan aparat keamanan melakukan antisipasi terhadap berkembangnya paham radikal dan terorisme di tanah air.
Salah satu yang perlu diwaspadai, menurut wapres adalah penyebaran paham radikal melalui sosial media. Media sosial telah menjadi salah satu jalur yang kerap digunakan untuk menarik banyak orang terpapar radikalisme.
"Kita (perlu) melakukan pengawasan. Baik melalui yang ada di kementerian, bahkan di pendidikan sudah mulai dini itu sudah dideteksi," ujar Ma'ruf di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (15/8).
Wapres tidak menampik adanya banyak orang yang terpapar paham radikal karena direkrut oleh kelompok tertentu dan juga melalui media sosial. Kendati begitu, kata Ma'ruf Amin, pemerintah telah memiliki strategi dalam menangkal paham radikal yakni melalui kontra radikalisasi dan deradikalisasi.
Baca Juga: Tetangga: Terduga Teroris Dananjaya Rutin Terima Paket Setiap Hari
Kontra radikalisasi, ujar Wapres, telah dilakukan oleh semua kementerian dan lembaga, khusus bagi mereka yang belum terpapar paham radikal. Salah satunya ketika seseorang menjadi pegawai, maka skrining dilakukan untuk mencegah terpapar paham radikal.
Sementara deradikalisasi telah lama diterapkan oleh BNPT kepada mereka yang telah terpapar paham radikal. Mereka diarahkan untuk memaknai tentang kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Masalah-masalah terorisme itu terus dilakukan, baik yang sifatnya tadi kontraradikalisasi, maupun juga deradikalisasi yang sudah terpapar sehingga mereka dikembalikan," ujarnya.
Ma'ruf Amin juga meyakni kasus-kasus terorisme dari tahun ke tahun semakin berkurang jumlahnya. Ini membuktikan bahwa paham radikal tidak berkembang di Indonesia.
Baca Juga: Warga Ungkap Mertua Tak Tahu jika Dananjaya Terlibat Jaringan Teroris
"Saya kira itu yang terus, dan kita tahu bahwa ini terus menurun angka terorisme itu semakin hari semakin menurun ya, tidak seperti sebelumnya terjadi banyak beberapa kali pengeboman atau sabotase, sehingga sekarang lebih (sedikit)," jelasnya.
Sementara terkait penangkapan DE, oknum pegawai PT KAI terduga pelaku tindak pidana teroris di Bekasi oleh Densus 88, Wapres berharap skrining yang dilakukan dapat diperketat. Semua calon pegawai kementerian dan lembaga harus diketahui jejak rekamnya.
“Tapi syukur akhirnya dapat terdeteksi sehingga belum banyak, belum terlalu jauh untuk melakukan tindakan-tindakan yang destruktif sehingga bisa ditangani.
Wapres menambahkan, "Kita sampaikan terima kasih kepada pihak keamanan yang sudah bisa secara cepat untuk mengetahui adanya teroris."
Baca Juga: Densus 88 Sita 16 Pucuk Senpi Milik Terduga Teroris di Bekasi
Wapres juga mengingatkan, untuk mengantisipasi aksi terorisme menjelang pemilu, pemerintah harus melakukan pengawasan di berbagai jalur, baik melalui kementerian, maupun jalur pendidikan. Hal lainnya adalah mengawasi percakapan di media sosial.
“Juga melalui jalur medsos karena ada juga orang yang terpengaruh bukan karena dia berkomunikasi atau bergaul secara langsung, tapi dilakukan pembinaan melalui medsos,” tandas Wapres.
