bakabar.com, JAKARTA – Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia berjanji akan memberantas para oknum pejabat negara yang terbukti mengganggu proses investasi di Tanah Air.
Hal itu dia sampaikan saat rapat kerja dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Awalnya, pimpinan rapat Komisi VI DPR RI Muhammad Hekal mendapatkan laporan dari beberapa investor yang telah masuk di Indonesia, namun terganggu dari oknum-oknum pemerintah.
Dia pun meminta Bahlil mendampingi para investor yang menanamkan modalnya di Tanah Air.
“Kementerian menjadi pendamping investor, bukan hanya yang bisa salah saja investor tapi juga oknum pemerintah. Ini yang perlu pendampingan dari kementerian, karena saya ada beberapa investor besar yang sudah masuk, setelah masuk dia jalankan investasi mohon maaf ada gangguan sana sini yang mereka bingung kita harus berlindung ke siapa, bertanyanya ke siapa. Bapak sudah diangkat menjadi menteri, kita harap bapak memainkan peran itu,” kata Hekal, Senin (31/5/2021).
Menanggapi itu, Bahlil mengaku siap mendampingi para investor yang ingin menanamkan dananya di tanah air. Bahkan, dia bakal memberantas seluruh oknum pejabat negara yang terbukti menghambat proses investasi.
“Saya berjanji di dalam rapat yang terhormat ini, yang dihadiri bapak ibu dewan terhormat, dengan penugasan saya sebagai Ketua Satgas ataupun Menteri Investasi, saya siap untuk melakukan pendampingan apabila ada oknum pejabat negara yang mencoba menghalang-halangi proses investasi apalagi investor itu sudah sesuai aturan, kita akan clear-kan,” ujar Kepala BKPM ini, seperti dilansir dari detik.com.
Janji yang dilontarkan Bahlil pun ditanggapi oleh anggota Komisi VI DPR RI Nusron Wahid. Menurut dia, saat ini banyak izin investasi di sektor lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) yang siap dieksekusi. Namun, pada kenyataannya proses investasi tersebut belum bergerak.
Dia pun meminta Bahlil untuk menjelaskan persoalan tersebut.
“Saya yakin di meja bapak ada Bu Siti Nurbaya merilis banyak izin konsesi hutan, lahan yang sudah ada izinnya itu belum diapa-apakan, dan izinnya sudah keluar dari BKPM tapi sampai hari ini belum diapa-apakan,” kata Nusron.
“Saya minta tolong karena bapak sudah janji tolong itu saya yang dieksekusi, 2 bulan, 3 bulan ya kan, karena ketemuan di sini atau di Komisi VII, karena tarik menarik siapa yang kita mau lempar antara Perindustrian atau Menteri Investasi ini kita mainkan, 2-3 bulan itu saja,” tambahnya.
Menanggapi itu, Bahlil yang saat ini ditunjuk sebagai Ketua Satgas Percepatan Investasi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun siap menyelesaikan permasalahan tersebut. Bahkan, dirinya siap mundur jika permasalahan tersebut tidak bisa diselesaikan.
Namun begitu, dirinya mengaku tidak bisa mengungkapkan strategi penyelesaian masalah tersebut ke publik. Apalagi saat ini dirinya masih menyelesaikan perangkat-perangkat yang dibutuhkan oleh Satgas Percepatan Investasi.
“Jadi saya nggak ada urusan apa-apa, saya hanya menghormati apa yang diperintahkan presiden, apalagi sudah diputuskan UU, apalagi sudah diputuskan Komisi VI. Kalau tidak mampu kita lakukan kita berhenti saja, untuk apa. Ini kan bentuk pengabdian harus kita lakukan sungguh-sungguh,” tegas Bahlil.
