bakabar.com, BATULICIN – Pemkab Tanah Bumbu menerima penghargaan dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Penghargaan tersebut diberikan atas dasar capaian response rate yang melebihi target dalam pelaksanaan sensus penduduk online.
Penghargaan diserahkan oleh Kepala BPS Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Moh Edy Mahmud kepada Sekretaris Daerah Tanah Bumbu, Rooswandi Salem, di ruang kerja Sekda, Rabu (22/9).
“Atas surplus pencapaian target yang berhasil diraih Pemkab Tanah Bumbu ini, maka BPS memberikan apresiasi yang setinggi tingginya atas kerja sama yang dibangun selama ini,” ungkap Kepala BPS Provinsi Kalsel, Moh Edy Mahmud.
Dalam sensus penduduk tahun 2020, BPS sudah melakukan sensus penduduk secara online pada bulan Februari hingga Mei. Yang mana pada tiap daerah punya target partisipasi masyarakat yang mengikuti sensus penduduk online.
“Untuk Tanah Bumbu diawalnya memasang target 11 persen lebih, setelah selesai pada bulan Mei maka targetnya terpenuhi sampai 100 persen lebih. Justru itulah, Tanah Bumbu menjadi bagian dari beberapa daerah yang memenuhi dari sensus penduduk online,” bebernya.
Pihak BPS menganggap capaian ini merupakan bantuan dari Pemkab Tanah Bumbu atau pun sebuah partisipasi yang turut mendorong masyarakatnya ikut dalam sensus penduduk online.
“Kami berharap peran BPS dengan Pemkab Tanah akan semakin meningkat. Dimana segala data yang kami hasilkan akan dipakai oleh pemerintah daerah dalam program pembangunan. Disamping itu kita menekankan pada kawan kawan di BPS untuk terus berperan aktif hingga keberadaannya sangat dirasakan pemerintah daerah,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Sekretaris Daerah Tanah Bumbu, Rooswandi Salem, mengucapkan terima kasih atas peran BPS terkait pendataan penduduk yang dianggap penting dalam kelangsungan program pembangunan di daerah.
Menurut Rooswandi, BPS dan pemerintah daerah sudah merupakan sebuah sinergitas dalam pengelolaan pencapaian data akurat. Tentunya proses pengelolaan data tersebut perlu sinkronisasi antara kedua belah pihak.
Disisi lain kata Rooswandi, peran BPS sangat dibutuhkan sebagai bahan koreksi dan evaluasi data. Dimana hal yang berkaitan program pemerintah diantaranya penurunan kemiskinan apakah dianggap efektif.
Rooswandi menambahkan sejauh ini SKPD yang menjalankan program kerja kadang lupa menilai ataupun mengukur. Secara normatifnya SKPD hanya menjalankan program yang ada di dalam dokumen anggaran, seperti program kemiskinan dan kesehatan. Namun tanpa tahu apakah program itu sudah menurunkan angka secara keseluruhan.
“Kita berharap setiap data itu real time dari pihak SKPD, dan suatu saat nanti kita perlu mengadakan kesepakatan kedua belah pihak, misalkan data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar segera memberikan informasi data terbaru kepada BPS. Sehingga data yang diolah BPS adalah data real time,” ujarnya.
Alasannya lagi, kondisi penduduk setiap hari bergerak, disitu ada warga yang meninggal ataupun pindah keluar daerah, kalau dievaluasi perubahan data kependudukan itu akan update dalam satu minggu atau satu bulan untuk penyesuaian data.
“Itupun kalau yang bersangkutan mengusulkan atau melaporkan, namun pada kenyataannya kadang warga yang meninggal dunia, pindah atau melahirkan lambat melaporkan. Makanya setiap warga yang baru lahir pihak capil langsung membuatkan surat keterangan lahir, sehingga tercatat, lalu akan terlihat jumlah penduduk yang berkurang dan bertambah,” jelas Rooswandi.
