bakabar.com, JAKARTA - Hasil rapat pleno PKB memutuskan Ketua Umum, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dipingit layaknya seorang pengantin. Alhasil, Cak Imin tak diperbolehkan berbicara dan memberi pendapat soal politik hingga Pilpres 2024 nanti.
Apakah langkah politik tersebut jadi kode keras dari PKB? Sebab, guna mengamankan posisi Cak Imin sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres) pendamping Prabowo Subianto.
"Saya baru dengar juga tadi teman-teman WA (pesan whatsapp) saya browsing, saya baru baca, saya belum sempet konfirmasi ke Pak Prabowo. Tapi menurut saya itu hal yang biasa-biasa aja, wajar-wajar saja," ujar anggota DPR fraksi Gerindra, Habiburokhman pada wartawan di gedung DPR, Selasa (20/6).
Baca Juga: PKB Paksa Cak Imin Duduk Manis Tunggu Pertarungan Pilpres 2024
Ia mengatakan bahwa hubungan Gerindra dan PKB masih tetap solid kendati ada kebijakan internal di masing-masing partai yang tergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) tersebut.
"Ada kebijakan internal mereka begitu dan kami tidak dalam posisi untuk mengintervensi kebijakan internal (PKB)," imbuhnya.
"Kami kompak sudah terikat dengan koalisi, dengan kerja sama politik ini ya Insyaallah dan memang kebulatan tekad kami semua ini kukuh sampai pencalonan dan seterusnya," lanjutnya.
Baca Juga: Cak Imin Dipingit PKB, Tak Boleh Bicara Politik
Lebih lanjut, Habiburokhman juga merespon terkait pernyataan Cak Imin yang membahas bahwa nama bacawapres yang akan mendampingi Prabowo telah mengerucut hingga dua nama.
"Soal nama itu (Cawapres) akan nanti diputuskan dan diumumkan oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin Iskandar. Mereka selalu berkomunikasi ya, berkomunikasi. Bukan hanya di level petinggi ya Pak Prabowo dengan Gus Muhaimin, di second line, third line, fourth line kita terus berkomunikasi bagus," pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua DPP PKB, Yusuf Chudrori mengungkapkan salah satu hal yang diputuskan PKB di rapat pleno adalah peran Cak Imin di Pilpres.
Baca Juga: Terkait Erick Thohir Cawapres Prabowo, Cak Imin: Belum Ada Pembicaraan
"Sesuai Muktamar Bali yang menetapkan bahwa Gus Muhaimin harus maju sebagai Calon Presiden atau Wakil Presiden. Saya tegaskan DPP PKB belum ada alternatif lain," tegasnya.
