bakabar.com KANDANGAN - Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS) Syafrudin Noor secara resmi membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) - Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) se-Kabupaten HSS yang digelar Dinas Sosial Kabupaten HSS, Senin (13/10/2025).
Kegiatan ini dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda HSS, Staf Ahli Bupati, Kepala Bappelitbangda, Kepala Diskominfo, serta ratusan peserta yang terdiri atas kepala desa/lurah, pengelola Puskesos, dan fasilitator SLRT dari seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten HSS.
Bupati HSS Syafrudin Noor menegaskan bahwa Puskesos dan SLRT merupakan elemen vital dalam memperkuat sistem pelayanan sosial daerah.
Dengan sistem ini, setiap warga yang membutuhkan layanan sosial diharapkan bisa teridentifikasi lebih cepat, mendapatkan rujukan yang tepat, dan memperoleh bantuan secara terkoordinasi.
“Keberadaan Puskesos di desa dan kelurahan, serta peran petugas SLRT di tingkat kabupaten, menjadi garda terdepan dalam memastikan pelayanan sosial berjalan efektif,” tuturnya.
Bupati HSS juga mengimbau seluruh peserta agar mengikuti bimtek dengan serius dan menerapkan hasil pembelajaran di wilayah kerja masing-masing.
“Serap pengetahuan dan keterampilan yang diberikan. Jadikan kegiatan ini sebagai momentum peningkatan pelayanan sosial yang lebih manusiawi, cepat, dan tepat sasaran,” pesannya.
Lebih lanjut, Bupati menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) HSS untuk terus memperkuat sistem kesejahteraan sosial yang inklusif.
“Kesejahteraan sosial bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama mulai dari perangkat desa, tenaga kesejahteraan sosial, hingga masyarakat itu sendiri,” tegasnya.
Kepala Dinas Sosial HSS, Nordiansyah menyampaikan bahwa Bimtek diikuti oleh 353 peserta, masing-masing terdiri dari kepala desa/lurah, pengelola Puskesos, serta 57 fasilitator SLRT.
Kegiatan berlangsung selama dua hari, menghadirkan narasumber dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, sejumlah kepala perangkat daerah, dan pejabat administrator di lingkungan Dinas Sosial HSS.
Menurutnya, Puskesos merupakan wadah layanan kesejahteraan sosial di tingkat desa dan kelurahan yang dibentuk berdasarkan keputusan kepala desa atau lurah.
Pembentukannya berlandaskan UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pelayanan Publik, serta PP Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
“Momentum bimtek ini sangat penting, karena sejak 1 September 2025 tenaga pendamping sosial yang menjadi penghubung antara Pemkab dan desa sudah tidak ada lagi. Maka, kami berharap Puskesos dapat berperan aktif sebagai mitra Dinas Sosial dalam melayani masyarakat,” ujarnya.
