bakabar.com, MARTAPURA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama jajaran pemerintah kabupaten dan kota se-Kalsel menyatakan komitmen penuh mendukung pembangunan Markas Komando Daerah Militer (Makodam) Kalimantan Selatan. Komitmen tersebut dituangkan dalam penandatanganan kesepakatan bersama (MoU) yang digelarKesepakatan ditandatangani Pangdam XXII/Tambun Bungai, Gubernur Kalimantan Selatan, serta seluruh bupati dan wali kota se-Kalimantan Selatan sebagai bentuk sinergi pusat dan daerah dalam memperkuat sistem pertahanan wilayah.
Gubernur Kalimantan Selatan H Muhidin mengatakan, pembangunan Makodam direncanakan mulai pada 2026 dan ditargetkan rampung pada 2027. Pembiayaan proyek akan bersumber dari Kementerian Pertahanan dengan dukungan pendanaan bersama dari Pemprov Kalsel serta pemerintah kabupaten/kota.
“Lokasi pembangunan telah disiapkan di kawasan perkantoran Pemprov Kalsel, tepatnya di area dekat masjid yang sebelumnya memang sudah dipetakan sebagai zona perencanaan fasilitas pertahanan,” ujar Muhidin.
Ia berharap proses pembangunan berjalan lancar tanpa hambatan, termasuk memastikan tidak adanya klaim lahan dari masyarakat. Muhidin juga mengungkapkan bahwa penamaan resmi Kodam masih dalam tahap pembahasan, namun ada kesepakatan untuk mengusung kembali nama bersejarah.
“Dulu kita mengenal Kodam Lambung Mangkurat. Nama itu ingin kita hidupkan kembali sebagai identitas dan kehormatan Banua,” katanya.
Sementara itu, Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan pemerintah daerah dalam rencana pembangunan Makodam dan pengembangan Koperasi Merah Putih. Menurutnya, pembangunan Kodam sejalan dengan rencana strategis TNI Angkatan Darat tahun 2027.
“TNI AD bersama pemerintah daerah akan menyiapkan bangunan dan seluruh fasilitas pendukung Kodam. Kami sangat mengapresiasi komitmen Pemprov Kalsel serta seluruh pemerintah kabupaten dan kota,” ujarnya, yang dilansir banjarkab.go.id.
Bupati Banjar H Saidi Mansyur, yang turut menandatangani MoU tersebut, menegaskan bahwa pemerintah daerah siap mendukung penuh pembangunan Makodam. Ia menyebut perencanaan dan penganggaran akan dimulai pada 2026, dengan pelaksanaan fisik ditargetkan pada 2027.
“Seperti disampaikan Pangdam, ini merupakan perintah presiden. Pemerintah daerah tentu mendukung penuh agar keberadaan Kodam dapat memperkuat pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat,” pungkasnya.
