Menurut analisisnya, krisis kurikulum yang dialami siswa menjadi salah satu alasan mengapa PTM harus tetap dilaksanakan.
"Anak-anak kelas dua hari ini, belum tentu bisa membaca, menulis dan berhitung. Kenapa? Karena dalam satu tahun terakhir hanya dilakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ)," ujarnya.
Menurutnya, metode PJJ ini tidak seefektif PTM. Siswa belajar membaca menulis dan menghitung tanpa intensitas yang cukup tidak akan bisa tercapai.
Selain itu, keputusan PTM juga didasari tidak meratanya kemampuan orangtua dalam membimbing anaknya dalam PJJ.
"Kecuali orangtuanya bisa memberikan bimbingan tambahan pada saat PJJ. Atau menambah pelajaran tambahan dengan memberikan les privat di rumah. Tapi kan enggak semua orangtua seperti itu," ungkapnya.
Namun pertimbangan tersebut diambil asalkan Banjarmasin tidak berada di zona merah, dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tidak berlanjut.
"Kalau zona merah dan Pemkot menerapkan PPKM lagi, ya kita rem lagi dan kita tunda dulu sampai membaik lagi," ujarnya.
Totok menyadari keberaniannya menjalankan PTM menuai banyak kritikan serta masukan dari para pengamat pendidikan.
"Kita jelaskan kepada mereka bahwa kita ini mendidik anak-anak yang masih masuk dalam masa emas dalam belajar. Bukan seperti mahasiswa yang sudah mapan dalam hal psikologis berinteraksi dan belajar,".
Berbeda dengan siswa PAUD dan SD, interaksi yang mereka jalani merupakan hal yang wajib dijalani dalam proses belajar.
"Makanya, waktu rapat bersama Satgas Covid-19 Kota Banjarmasin, tak ada satupun dari mereka yang menolak. Dengan catatan penerapan disiplin protokol kesehatan yang ketat," imbuhnya.
Bukan tanpa alasan, hal itu diakui Totok lantaran pihaknya sudah menjalankan banyak hal terkait segala persiapan pelaksanaan PTM. Mulai dari simulasi PTM sampai dengan PTM terbatas.
"Insyaallah semua sekolah sudah siap melaksanakan PTM," imbuhnya.
3. Lonjakan Kasus
Kenaikan angka kasus Covid-19 semakin menguatirkan. Jumat kemarin (16/7), kasus aktif terkonfirmasi positif sebanyak 630 pasien. Kini zona oranye di wilayah ibu kota Kalsel juga ikut meluas.
Berdasarkan data yang diterima dari Dinas Kesehatan Banjarmasin, zona oranye bertambah di tiga kelurahan. Sebelumnya, zona oranye sudah ada di enam kelurahan. Artinya, kini ada sembilan kelurahan yang terdapat zona oranye penyebaran Covid-19.
"Kita akui kenaikan kasus Covid-19 dalam tiga hari belakangan ini cukup drastis. Itu artinya saat ini Banjarmasin sudah dalam warning," ucap Kepala Dinkes Banjarmasin Machli Riyadi.
Kelurahan Sungai Miai, Sungai Andai, Surgi Mufti, Pekapuran Raya, Pemurus Dalam, Tanjung Pagar, Belitung Selatan, Kelurahan Melayu dan Kelurahan Basirih Selatan menjadi sembilan kelurahan zona oranye.
"Sebenarnya itu zonasi RT, tetapi untuk antisipasi lebih luas. Kenapa zonasinya seperti itu karena kita menghitungnya per skala mikro," jelasnya.
Melihat kondisi ini, ia pun mengimbau agar masyarakat bisa lebih menaati protokol kesehatan di tengah pandemi yang sedang melanda. Terlebih meningkatnya kasus Covid-19 yang meningkat saat ini.
"Terutama harus menggunakan masker, untuk saat ini orang sangat sulit untuk menjaga jarak. Tetapi asalkan kita menggunakan masker, kemungkinan besar penularan itu kecil. Karena penularan terjadi melalui droplet," pungkasnya.
Lantas, bagaimana dengan nasib PTM di wilayah-wilayah tersebut? Machli menjelaskan bahwa semuanya masih tetap jalan seperti biasa, sembari menunggu evaluasi per pekannya.
"Tetap jalan saja. Kita evaluasi seminggu kemudian. Apakah ada peningkatan kasus atau siswa yang terpapar virus. Kalau ada terpaksa sekolah itu kita tutup dulu selama 10 hari," tuntasnya.
Desakan Penundaan
Desakan penundaan PTM di Banjarmasin kembali mencuat. Wakil Ketua DPRD Banjarmasin, Matnor Ali meminta Pemkot Banjarmasin memikirkan ulang rencana melanjutkan PTM. Selain catatan minor yang ditinggalkan selama simulasi PTM, meluasnya zona oranye jadi alasan lain.
"Harus ditunda PTM dulu, dan harus penanganan Covid-19 dulu. Ketimbang PTM tapi Covid-19 meningkat," ujarnya dihubungi Sabtu (17/7).
Lantas, bagaimana dengan alasan Disdik yang menyebut terdapat krisis kurikulum saat ini?
"Ini tetap difasilitasi oleh sekolah dengan PJJ," ujarnya.
Demi keselamatan guru, dan murid, Anggota Tim Pakar Covid-19 dari Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Hidayatullah Muttaqin meminta Pemkot menunda PTM.
"Perkembangan kasus infeksi Covid-19 pada anak dan remaja memiliki kaitan erat dengan bagaimana tingkat penularan yang sedang terjadi di masyarakat," ujarnya.
Kasus pada anak usia sekolah tersebut mengalami peningkatan manakala terjadi lonjakan penularan di masyarakat. Data ini mengonfirmasi kemungkinan terjadinya peningkatan kasus infeksi pada anak dan remaja pada gelombang ketiga.
Karena itu untuk mencegah semakin besar risiko terpaparnya anak usia sekolah adalah dengan menekan laju penularan gelombang ketiga. "Termasuk salah satunya menunda dulu pelaksanaan PTM," tegasnya.
Penerapan protokol kesehatan sebagai sebuah kebiasaan baru di tengah pandemi Covid-19 sangat penting untuk melindungi diri, keluarga dan lingkungan dari penularan virus corona.
Memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan adalah kebiasaan yang sangat diperlukan. Apakah cukup prokes untuk melindungi anak dalam pembelajaran tatap muka?
Hasil survei BPS pada tahun 2020 menyebut semakin muda usia responden semakin rendah pula ketaatan mereka dalam menerapkan protokol kesehatan. Hal ini kemungkinan pada kelompok yang lebih muda, tingkat kematangan berpikir kurang dibandingkan kelompok usia yang lebih dewasa.
Hasil survei BPS juga mengindikasikan tingkat kepatuhan prokes akan lebih rendah lagi pada kelompok usia anak sekolah.
"Di sinilah salah satu problem dalam PTM, yaitu jika di sekolah prokes dapat diterapkan dengan ketat, maka di luar itu pihak sekolah tidak dapat mengontrol bagaimana kepatuhan murid dalam menerapkan prokes," ucapnya.
Berdasarkan data dan berbagai hasil penelitian yang sudah diuraikannya, maka ada beberapa kriteria yang menentukan apakah suatu daerah memungkinkan menggelar PTM.
Pertama, pemerintah daerah dan sekolah dapat memastikan protokol kesehatan diterapkan dengan disiplin ketat.
"Kedua, pelaksanaan PTM sudah dilakukan penelitian untuk menjadi role model oleh Disdik di setiap daerah sehingga diketahui berbagai kelemahan PTM yang perlu diperbaiki sebelum diimplimentasikan secara luas agar kebijakan berbasis evidence," ujarnya.
Ketiga, tingkat penularan Covid-19 yang sedang terjadi di daerah tersebut terkendali. Dan terakhir, cakupan vaksinasi di masyarakat sudah memadai, termasuk seluruh guru dan anak murid yang akan mengikuti sekolah sudah divaksin.
Dari sejumlah kriteria itu, sekali lagi, Taqqin, meminta Pemkot menunda PTM.
Dilema Banjarmasin antara Sekolah Tatap Muka atau Penanganan Covid-19
