bakabar.com, MARABAHAN – Hingga akhir 2021, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Barito Kuala ditantang mengamankan dan melegalisasi ribuan aset Pemkab Batola melalui sertifikat.
Legalisasi aset milik pemerintah memang kerap menjadi benang kusut, terutama yang berkaitan dengan lahan dan bangunan.
Ketiadaan legalitas tersebut membuat kepentingan pemerintah justru berbenturan dengan pihak yang mengaku sebagai pemilik lahan.
Meski belum pernah menghadapi masalah perebutan lahan, legalisasi aset milik Pemkab Batola juga berjalan lambat. Hal tersebut dibuktikan dengan hanya 5 sertifikat yang dapat dihasilkan dalam setahun.
Situasi inilah yang menginisiasi pembuatan nota kesepahaman Pemkab Batola dengan BPN. Ditandatangani Juli 2019, nota kesepahaman tersebut berakhir 2021.
Hampir setahun nota kesepahaman berjalan, BPN sudah berhasil mengamankan 129 aset melalui penetapan sertifikat.
“Kami menargetkan hingga 2021, semua aset pemerintah yang berjumlah ribuan sudah memiliki sertifikat,” tegas Penjabat Sekretaris Daerah Batola, H Abdul Manaf, Selasa (10/12).
“Rinciannya 675 aset harus selesai di akhir 2020, dilanjutkan sekira 500 aset lagi setahun kemudian. Pengelolaan aset ini paling krusial, karena rentan digugat pihak yang merasa menjadi pemilik” imbuhnya.
Ditelisik lebih jauh, jumlah aset Batola yang mendapat sertifikat jauh lebih banyak dibandingkan kabupaten/kota lain di Kalimantan Selatan sepanjang 2019.
Sementara dalam tahun-tahun sebelumnya, pengelolaan aset terkendala miskomunikasi. Ketika surat-menyurat dan patok tanah sudah disediakan Pemkab Batola, BPN tak mampu melakukan pengukuran tepat waktu. Demikian pula sebaliknya.
“Sebenarnya dalam APBD 2019, kami ditargetkan 25 sertifikat. Tak sampai sebulan, tugas tersebut selesai. Akhirnya kami ditugasi menyelesaikan 104 aset lagi dalam APBD Perubahan,” papar Kepala BPN Batola, Ahmad Suhaimi.
“Selama tiga bulan, tugas tersebut juga selesai, sehingga total aset yang mendapat sertifikat mencapai 129 bidang. Terkait tantangan menyelesaikan seluruh aset, tentu kami siap,” sambungnya.
Namun BPN tidak begitu saja menerima tantangan. Mereka juga meminta bantuan tambahan peralatan pemetaan berupa satu set GPS South Galaxy yang sudah dipenuhi.
“Kami menargetkan 675 sertifikat dirampungkan akhir Juli 2020. 175 sertipikat sudah dianggarkan dalam APBD, sedangkan sisanya melalui APBD Perubahan,” tandas Suhaimi.
Baca Juga: Memperbaiki Hulu Ke Hilir, Batola Launching Perbup Produk Unggulan
Baca Juga: Sukses Terapkan Sistem Resi Gudang, Noormiliyani Diapresiasi Menteri Perdagangan
Reporter: Bastian Alkaf
Editor: Puja Mandela
