bakabar.com, BANJARBARU - Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalsel, Rudy Harahap menyatakan, risiko strategis pemerintah daerah di Banua harus dimitigasi.
Dalam hal ini rencana strategis pemerintah daerah di Banua, seperti risiko target tutupan lahan kritis tidak tercapai dan target penurunan stunting juga tak tercapai.
Lalu, risiko bencana banjir dan kebakaran hutan tidak berhasil ditangani, serta risiko tingkat kematian akibat Covid-19 tidak berhasil diturunkan.
Rudy mengungkap beberapa risiko strategis organisasi perangkat daerah (OPD) di Kalsel harus dimitigasi.
Seperti risiko perijinan tambang tidak didukung Amdal, risiko reklamasi tambang tidak dilakukan, risiko jaminan reklamasi tambang tidak dapat dicairkan.
Kemudian risiko bunga jaminan reklamasi tambang dalam bentuk deposito dinikmati aparat.
"Dan risiko pejabat pemerintah daerah diangkat dari kedekatan dan kekerabatan," kata Rudy, Selasa (8/11) malam.
Dalam mencapai tujuan suatu organisasi kata dia, semua kepala daerah di Kalsel harus membangun budaya risiko dan mengintegrasikan manajemen risiko dalam penetapan tujuan, perencanaan.
"Serta penganggaran dan manajemen kinerja pemerintah daerah," imbuhnya.
Di samping itu, Rudy menyebut manajemen risiko harus dijalankan dengan pendekatan strategic risk management, yaitu mengelola risiko berdasarkan level strategis, taktis, dan operasional.
Pada level strategis, manajemen puncak pemerintah daerah akan mengambil risiko (taking risk), karenanya sangat memerlukan manajemen risiko.
Sementara itu, di level operasional, pejabat tingkat bawah harus menjalankan pengendalian.
Di samping itu kata dia, penguatan budaya risiko (risk culture) di lingkungan pemerintah daerah di Banua juga penting.
Tujuannya untuk membangun fondasi yang kuat dalam penerapan manajemen risiko yang terintegrasi.
Baca Juga: BPKP Kalsel Dukung Manajemen Risiko dan SPIP Terintegritas Berperan Strategis dalam Peradilan Agama
