“Pemeriksaan oleh KPK hanya sejauh mana saya mengenal bapak Abdul Wahid selama saya bekerja di kota Amuntai,” jelasnya ditemui bakabar.com, Selasa (23/11).
Jamela pernah dekat dengan Wahid. Namun sebatas hubungan antara bawahan dengan atasan.
Dari tahun 2013, Jamela pernah bekerja di RS Pambalah Batung Amuntai sebagai tenaga kontrak bidan.
“Tahun 2017 sampai sekarang saya sudah meninggalkan kota Amuntai,” jelasnya.
KPK Tangkap Bupati HSU, Mestinya Polisi-Jaksa Lebih Cakap Menyadap
Jamela menerima undangan dari KPK melalui file portable document format (PDF) dari Polres HSU lalu ditembuskan ke Polres Tabalong.
“Undangan ini sifatnya pribadi,” kata Jamela.
Lantas, Jamela menepis adanya kabar yang menyebut dirinya memiliki kedekatan khusus dengan Bupati HSU Abdul Wahid.
“Kedekatan saya dengan Bupati HSU sebagai pimpinan dan tenaga kerja kontrak di Amuntai, selebihnya saya mengenal beliau seperti bapak dan anak, tidak ada lebih dari pada itu,” tegasnya.
Jamela mengaku terganggu atas adanya tudingan jika dirinya memiliki kedekatan khusus dengan Bupati Wahid.
“Saya menganggap beliau seperti orang tua saya sendiri selama bekerja di Amuntai,” sambungnya.
Kendati begitu, Jamela berharap Bupati HSU Abdul Wahid dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
“Saya yakin apapun yang terjadi dengan beliau adalah sesuatu yang harus beliau pertanggungjawabkan,” ujar Jamela.
“Tentunya ini sebuah pembelajaran bagi kita semua, bahwa apa yang kau tanam akan kau tuai,” tambahnya.
Lantas, apa saja yang ditanyakan KPK? Jamela mengaku dicecar hingga 15 pertanyaan oleh penyidik.
Sayangnya, Jamela enggan membeberkan materi seputar pemeriksaan. “Lebih lengkapnya silakan ke KPK,” ujarnya.
Plt Jubir KPK Ali Fikri sudah membenarkan pemeriksaan Jamela.
Lantas, apa materi pemeriksaan Jameela? Fikri juga tak menjelaskan gamblang.
Yang pasti Jamela diperiksa terkait aliran dana ke Bupati Wahid.
Selain Jamela, KPK juga memeriksa 16 nama. Ada kontraktor swasta. Termasuk ASN di Dinas PTSP dan Penanaman Modal, BPN, hingga mantan pegawai di BPKP HSU.
"Para saksi dikonfirmasi terkait pengetahuannya tentang adanya dugaan aliran sejumlah dana yang diterima oleh Tersangka AW dari para kontraktor yang mengerjakan proyek di Dinas PUPRP HSU," ujar Fikri, Selasa (23/11) pagi.
KPK menetapkan Bupati HSU Abdul Wahid sebagai tersangka dugaan suap Rp18,9 miliar. Abdul Wahid kini mendekam di Rutan KPK hingga 7 Desember mendatang.
KPK juga telah menetapkan Plt Kadis PU HSU sebagai tersangka. Selain Maliki, KPK menetapkan Marhaini dan Fachriadi dari unsur swasta.
Marhaini dan Fachriadi selaku pihak pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 65 KUHP. Maliki selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Tipikor juncto Pasal 64 dan Pasal 65 KUHP.
Penangkapan Bupati HSU Abdul Wahid, Polisi-Jaksa Kecolongan?
