bakabar, com, BARITO – Gara-gara pernyataannya yang menyebut semua tanah merupakan milik negara viral dan menuai protes, Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid meminta maaf.
"Saya atas nama Menteri ATR BPN Nusron Wahid menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, kepada publik, kepada netizen atas pernyataan saya beberapa waktu yang lalu yang viral dan menimbulkan polemik di masyarakat dan memicu kesalahpahaman," kata Nusron dalam konferensi pers di kantornya, Selasa (12/8/2025).
Nusron mengaku, sebenarnya dirinya ingin menjelaskan soal kebijakan pemerintah terhadap tanah terlantar. ‘’Bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,’’ ujarnya mengutip pasal 33 ayat 3 UUD 1945.
Karena itu, pemerintah ingin tanah yang telantar dapat digunakan untuk program pemerintah yang bisa berdampak pada kesejahteraan rakyat.
"Kita perlu jujur mengakui ada jutaan hektare tanah dengan status HGU, hak guna usaha, dan HGB, hak guna bangunan, yang kondisinya telantar, tidak produktif, dan tidak memberikan manfaat secara optimal bagi masyarakat. Inilah yang menurut saya dapat kita dayagunakan untuk program-program strategis pemerintah yang berdampak kepada kesejahteraan rakyat," imbuhnya, seperti dilansir tempo.co.
Nusron mengatakan pemerintah hanya akan mengamankan tanah terlantar yang statusnya HGU dan HGB yang luasnya jutaan hektar, tapi tidak dimanfaatkan. Kebijakan itu diklaim tidak akan menyasar tanah rakyat, sawah rakyat, pekarangan rakyat, atau tanah waris, apalagi yang sudah mempunyai status sertifikat hak milik maupun hak pakai.
Namun dalam menjelaskan kebijakan itu, Nusron mengakui pernyataannya beberapa waktu lalu tidak tepat.
"Dalam proses menjelaskan itu, memang ada bagian pernyataan saya yang saya sampaikan sebelumnya dalam konteks maksudnya guyon atau bercanda. Namun, setelah saya menyaksikan ulang, kami menyadari dan kami mengakui bahwa pernyataan tersebut, candaan tersebut, tidak tepat, tidak sepantasnya, dan tidak selayaknya untuk kami sampaikan apalagi disampaikan oleh seorang pejabat publik," katanya.
"Untuk itu, sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada publik, kepada netizen, dan kepada masyarakat Indonesia atas sabqul lisan (keceplosan) ini," imbuhnya.
Sebelumnya, Nusron menekankan tidak ada yang memiliki tanah, kecuali negara. Ia menyebut masing-masing orang yang mengantongi sertifikat hanya diberikan hak menguasai.
Nusron mengaku mendapatkan protes setiap hari dari pihak pemilik yang tanahnya diambil alih negara.
"Ya, protes ya tiap hari protes. Namanya orang, di mana haknya dinyatakan telantar, merasa dia punya kan ... 'Oh ini tanahnya embah-embah saya, leluhur'. Saya mau tanya, emang embah-embah dulu bisa membuat tanah? Gak bisa membuat tanah, manusia itu gak bisa membuat tanah," kata Nusron usai Talkshow ILASPP di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Rabu (6/8/2025).
Ia menegaskan tanah-tanah telantar itu nantinya disimpan di Bank Tanah sebagai tanah cadangan untuk negara (TCUN). Tanah telantar itu utamanya bakal dipakai untuk reforma agraria.(*)
