bakabar.com, JAKARTA - Pangeran Khairul Saleh meminta Polda Sulawesi Tengah menggunakan pendekatan restorative justice atas penetapan 17 tersangka bentrokan maut di smelter PT GNI, Morowali. Terlebih, semua tersangka adalah pekerja lokal.
"Komisi III meminta kapolda Sulteng menangani kejadian ini dengan pendekatan restorative justice,” kata wakil ketua Komisi III tersebut melalui keterangan tertulisnya, Jumat (20/1).
Legislator asal Kalimantan Selatan tersebut meminta polisi mengusut tuntas peristiwa yang melatari bentrokan tersebut. "Setiap sebuah kejadian tentu saja ada sebab yang melatarbelakanginya," jelasnya.
Baca Juga: DPR Nilai K3 Perusahaan Smelter Nikel di Morowali Lemah
Sisi lain, ia meminta PT GNI meningkatkan standar keamanan operasi mereka. Sebab, perusahaan smelter besar dengan risiko tinggi seharusnya zero accident.
"Kami berharap kejadian ini tak terulang lagi di masa datang dan sepenuhnya penanganan terkait hukum kami serahkan kepada kapolda," ujarnya.
Seperti diwartakan sebelumnya, Senator DPD RI Habib Banua ikut mendesak polisi mengusut tuntas rumor pemukulan tenaga kerja lokal (TKI) oleh tenaga kerja asing (TKA) asal China di Smelter PT GNI, Morowali, Sulawesi Tengah.
"Usut tuntas jangan sampai justru menimbulkan kesimpangsiuran informasi," jelas wakil ketua Komite I DPD RI tersebut, Jumat (20/1).
Kepastian informasi, menurutnya amat mendesak di situasi genting seperti sekarang. Termasuk demi meredam potensi bentrok susulan. "Sementara itu masyarakat jangan terprovokasi," jelasnya.
Baca Juga: PT GNI Buka Suara Pasca-Bentrokan di Smelter Berujung Maut
Habib Banua meminta polisi bersikap transparan dalam menyelidiki biang kerusuhan yang menewaskan dua pekerja termasuk satu di antaranya adalah TKA.
Di lain sisi, senator asal Kalimantan Selatan tersebut turut menyoal transparansi pemerintah dalam merekrut tenaga kerja di smelter GNI.
“Pemerintah sepatutnya lebih berfokus pada pekerja dari Indonesia. Lebih mengutamakan warga Indonesia yang bekerja dibanding TKA,” ucapnya.
Habib Banua pun mendorong kouta tenaga kerja asing di Morowali segera dibatasi. Dan transfer teknologi dari TKA ke pekerja lokal dipercepat.
“Kuotanya TKA perlu dibatasi agar masyarakat Indonesia memiliki peluang besar untuk kerja dibanding TKA.” ujarnya.
Juga, Habib Banua menegaskan adanya kesenjangan penghasilan yang diterima oleh pekerja lokal dengan TKA untuk segera dihapuskan perusahaan.
“Memprihatinkan kalau melihat TKA yang diupah tinggi, sementara pekerja kita digaji rendah,” sambungnya.
Saat ini, Habib Banua masih berupaya memanggil sejumlah kementerian terkait untuk membahas penyelesaian daripada kasus tersebut.
