bakabar.com, MARABAHAHAN - Setelah mantan bupati dan akademisi, tanggapan terhadap wacana pemindahan ibu kota Barito Kuala (Batola) dari Marabahan ke Alalak, juga dilontarkan tokoh muda dan masyarakat.
Syarif Faisal yang mewakili tokoh muda beranggapan wacana tersebut belum memiliki urgensi. Marabahan juga bukan kawasan rawan bencana, kendati berada di pesisir Sungai Barito.
"Pemindahan ibu kota kabupaten tidak semudah yang diucapkan. Juga tidak terlihat urgensi, karena Marabahan tidak berada di daerah bencana. Jangan pula dilupakan sejarah dan perjuangan orang-orang terdahulu yang mencetuskan pendirian Batola," papar Syarif.
"Kemudian segala infrastruktur yang terkait dengan pemerintah maupun masyarakat, juga sudah refresentatif di Marabahan," imbuhnya.
Di sisi lain, Syarif juga meyakini gerak pembangunan telah dirumuskan dan dipikirkan dengan baik dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Batola.
"Perumusan RTRW tidak serta-merta dibuat, tetapi telah dipertimbangkan berdasarkan karakteristik 17 kecamatan di Batola," tegas Syarif juga anggota DPRD Batola ini.
"Oleh karena telah dibuat dengan matang, semestinya tren pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dan ibu kota Kalsel dari Banjarmasin ke Banjabaru tidak malah difotokopi ke daerah lain," imbuhnya.
Sementara H Hazrul Aswad yang mewakili tokoh masyarakat di Batola, juga mengkhawatirkan wacana pemindahan ibu kota menjadi bola panas dan berimbas kepada ketenangan masyarakat.
Baca Juga: Tiga Mantan Bupati Batola Buka Suara Soal Pemindahan Ibu Kota ke Alalak
Baca Juga: Legislator Kalsel Bicara Soal Pemindahan Ibu Kota Batola ke Alalak
"Siapapun berhak berwacana dan bermimpi. Namun terkait wacana pemindahan ibu kota Batola, banyak aspek-aspek yang diabaikan seperti sejarah, strategis, teknis dan administratif," tegas Aswad.
Terkait aspek strategis, pemindahan ibu kota dari Marabahan ke Alalak malah akan mempersulit masyarakat Batola di bagian lain seperti Kuripan, Tabukan dan Bakumpai.
Faktanya selain tercatat dalam sejarah sebagai pusat pencetusan Batola sebagai kabupaten, Marabahan nyaris berada di tengah-tengah.
"Kalau beralasan akses jauh untuk mengurus keperluan administrasi dari kecamatan, sekarang Pemkab Batola sudah mulai menerapkan teknologi dan informasi. Tinggal dikembangkan menjadi lebih baik lagi," ulas Aswad.
"Di sisi lain, pemindahan ibu kota harus mempertimbangkan kemudahan pengelolaan dan kemampuan pembiayaan dari APBD atau APBN. Makanya opini pemindahan tak efektif, karena masih banyak sektor pembangunan yang lebih penting," tandasnya.
Aswad juga mempertanyakan sumber aspirasi pemindahan ibu kota. Terlebih suara masyarakat menjadi salah satu bagian penting dari pembuatan landasan hukum yang mengatur pemindahan.
"Peran masyarakat setempat harus disertakan dalam pembuatan aturan. Sebagaimana diketahui banyak warga yang bermukim Alalak, tak mengantongi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Batola," tandas Aswad.
